Cerita Menteri Sosial Kunjungi Asmat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Idrus Marham, mengungkapkan pengalaman menjabat sebagai menteri sosial. Di kesempatan pertama menggantikan Khofifah Indar Parawansa, dia mengunjungi Asmat dan Timika, Papua.

Seperti diketahui Kabupaten Asmat merupakan lokasi kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk. Wabah penyakit itu mengakibatkan puluhan orang terutama anak-anak meninggal dunia.

"Saya sudah ke sana. Saya sudah diperintah presiden saat pertama di lantik tanggal 17 Januari. Perjalanan 2 hari. Di Asmat sehari dan sehari di Timika," tutur Idrus, kepada wartawan, ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (30/1/2018).

Menurut dia, Asmat sangat terisolir. Untuk sampai ke ibu kota Asmat, kata dia, membutuhkan perjalanan selama 40 menit menggunakan pesawat berukuran kecil. Lalu dilanjutkan, menelusuri sungai selama 40 menit.

Melihat kondisi lingkungan, dia menilai, kondisi alam rawa-rawa. Kantor dan rumah sakit dibangun di atas rawa-rawa. Sehingga potensial menimbulkan penyakit.

Baca: Terkait Ancaman Supir Angkot, Shafruhan Sinungan Sebut Itu Bukan Ranah Wagub

Belum lagi pola hidup masyarakat. Dia menjelaskan, masyarakat hidup menyebar di 23 distrik dan lebih dari 250 perkampungan atau desa menyebar sehingga daya jangkau pelayanan kesehatan sangat sulit.

"Ini semua sangat berpengaruh timbulnya KLB. Bukan lagi masalah air minum tergantung air hujan. Satu hal lagi hampir semua daerah di sana terisolasi tidak terjangkau. Perlu perjuangan," kata dia.

Untuk menangani permasalahan, kata dia, perlu ada pendampingan dari pemerintah pusat. Namun, di dalam pembuatan program harus disesuaikan dengan ciri masyarakat Papua. Penanganan wilayah Papua tidak boleh disamakan dengan wilayah lain.

Dia terus mendorong program Presiden Joko Widodo di dalam membangun jalan Trans Papua sehingga tidak ada daerah terisolasi.

"Agar bahan murah. Biasanya perkampungan mengikuti jalan. Muncul rumah pasar dan sentra ekonomi," ujarnya.

Mengenai penanganan dalam rangka tanggap darurat itu, dia mengklaim sudah dilaksanakan. Selama dua bulan terakhir, tim terpadu antara TNI, Polri, kementerian terkait dan seluruh elemen masyarakat sudah bekerja.