Moeldoko: Demokratis Tanpa Diperkuat dengan Konstitusi Akan Anarkis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melihat ada pihak-pihak yang menginginkan demokrasi di Indonesia tanpa diiringi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).

Moeldoko menjelaskan, Indonesia merupakan negara‎ paling maju ketiga dalam berdemokrasi, setelah Amerika Serikat dan India.

Tetapi, masih ada sebagian orang melihat demokrasi yang dijalankan di Indonesia masih setengah-setengah, sehingga Presiden Joko Widodo menilai demokrasi di Tanah Air sudah kebablasan.

"Kalau saya tidak (kebablasan), demokrasi kita tanpa batas karena kelewatan betul," ucap Moeldoko yang mantan Panglima TNI saat acara seminar nasional Pilkada Damai 2018 di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Moeldoko menyampaikan, Amerika yang merupakan negara nomor satu dalam demokratis, tetapi masih memegang erat-erat konstitusinya, yang digambarkan dalam patung Liberty.

"Coba perhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh patung Liberty, di patung Liberty kebebasan diangkat tinggi-tinggi melalui obor kemerdekaan, tetapi tangan kirinya dia pegang erat-erat konstitusi negara," tutur Moeldoko.

Baca: BMKG Revisi Kekuatan Gempa Dari 5,1 Jadi 5,0 SR Di Banten, Jakarta Dan Jabar

‎Berbeda dengan Indonesia, ada pihak yang masih menginginkan sistem demokrasi di Tanah Air lebih lagi dari saat ini.

"Akhirnya apa yang terjadi di Indonesia, dia tidak puas mengibarkan api kebebasan dengan tangan satu, akhirnya tangan kirinya mengibarkan kebebasan juga, pertanyaannya dimana konstitusinya dipegang?," papar Moeldoko.

‎Menurut Moeldoko, jika demokrasi tanpa dikawal dengan baik oleh sebuah konstitusi maka akan terjadi negara tersebut akan menjadi anarkis.

"Jadi demokrasi harus diperkuat dengan konstitusi dan regulasi kuat, kalau tidak kecenderungan akan anarkis. Ini tolong teman-teman yang muda direnungkan dengan baik," ucap Moeldoko.