Kemenag Akan Audit Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama akan melakukan audit terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Hal tersebut menyusul kembali terulangnya masalah umrah setelah ribuan jemaah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tour) dan PT Solusi Balad Lumpah (SBL) tertunda keberangkatannya hingga memunculkan kekhawatiran masyarakat.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M Arfi Hatim mengatakan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan dan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya masalah baru.

Baca: 127 Biro Perjalanan Umrah di Solo Tak Kantongi Izin Kemenag Provinsi Jawa Tengah

“Proses audit akan dilakukan bekerjasama dengan akuntan publik independen. Harapannya, hasil audit menjadi bahan Kemenag untuk melakukan langkah pengawasan lanjutan,” tutur Arfi dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (22/1/2018).

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Abu Tour maupun SBL melalui Kanwil Kemenag Prop sesuai domisili kantor pusat, untuk memastikan jemaah yang telah mendaftar akan memperoleh haknya untuk berangkat ke Tanah Suci.

Baca: Jokowi, Jusuf Kalla dan Menteri Lukman Hakim Paling Rajin Lapor Gratifikasi

“Insya Allah, dalam waktu dekat kita tugaskan auditor untuk memeriksa,” tegasnya.

Selaku regulator penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, Arfi mengaku Kemenag sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait persoalan ini sejak awal.

Menurut Arfi, setelah terjadinya kasus FT, Kemenag membuat pemetaan/mitigasi dan memantau PPIU yang berpotensi mengalami masalah serupa.

Ada beberapa indikator pemetaan, antara lain: jumlah jemaahnya massif, harga yang tidak rasional, dan sistem pemasaran yang berpotensi merugikan masyarakat karena tidak sesuai ketentuan.

Baca: Buntut Kasus First Travel, Kemenag Kaji Aturan Biaya Umrah Minimal Rp 20 Juta

Pemetaan dilakukan sekaligus dalam rangka penyempurnaan regulasi yang sekarang sudah tahap final.

Menurut Arfi, Kemenag juga sudah menjadi bagian Satgas Waspada Investasi dan menjalin koordinasi yg intens dg OJK dalam hal penghimpunan dan investasi dana masyarakat di PPIU.

“Pada Agustus tahun lalu, kemenag dan Satgas Waspada Investasi Sulsel telah meminta Abu Tour untuk menghentikan penjualan umrah murah dan menjual dengan harga rasional untuk pendaftaran umrah selanjutnya,” tegasnya.

"Dan mereka komitmen untuk menghentikan penjualan umrah murah," sambungnya.

Penghentian penjualan umrah murah ini, kata Arfi, dalam rangka melindungi jemaah umrah dari risiko kehilangan dana yang telah dibayarkan dan kegagalan berangkat.

“Pada saat kami minta hentikan, jemaah yang telah mendaftar untuk keberangkatan sampai dengan 2018 tercatat 27.093 orang. Abu Tour menjamin semuanya akan diberangkatkan sesuai jadwal yang dipilih oleh jemaah,” katanya.

“Demikian pula dengan SBL, telah kita panggil bersama Satgas Waspada WI Pusat untuk menghentikan paket-paket penjualan yang berpotensi merugikan jemaah. SBL telah menghentikan program Sahabat SBL sejak 1 November 2017,” lanjutnya.

Kemenag terus mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komitmen tersebut di lapangan.

Pada saat yang sama, Kemenag juga melakukan finalisasi perbaikan regulasi umrah.

Regulasi ini sekarang sedang tahap harmonisasi sebelum ditetapkan dan selanjutnya disosialisasikan.

“Kami yakin, regulasi yang akan disahkan nanti akan dapat menghindarkan jemaah dari hal-hal yang merugikan mereka dalam rangka perlindungan kepada jemaah umrah," tegasnya.

"Ada beberapa hal yang akan diatur, seperti harga referensi, pembatasan masa pendaftaran, pengawasan yang lebih ketat dan penetapan sanksi yang lebih tegas, dan lain-lain,” ujarnya.

Selain itu, Kemenag juga menyempurnakan sistem pengawasan secara elektronik yang telah ada agar meminimalisir setiap risiko yang mengancam jemaah.

Kemenag juga tengah melakukan pengembangan sistem aplikasi SiPatuh.

Kepada masyarakat, Arfi berpesan agar kritis dalam mendaftar dan memilih travel umrah, misalnya dengan mencermati harga yang ditawarkan dan tidak mendaftar untuk tahun depan.

Selain itu, jemaah juga harus meminta perjanjian tertulis ketika mendaftar yang ditandatangani kedua belah pihak.

Perjanjian itu memuat hak dan kewajiban para pihak.