Pengamat Nilai Keputusan Paling Rasional Jokowi Izinkan Airlangga Tetap Jabat Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencopot Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dinilai paling rasional.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, masa kerja kabinet Jokowi tinggal kurang dari dua tahun.

Baca: Ogah Ungkap Konflik Hanura, Tapi OSO Isyaratkan Ini Penyebabnya

"Bila kementerian perindustrian dipimpin menteri baru, maka akan membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan untuk penyesuaian, memahami isi "perut", mempelajari dan mengendalikan budaya kerja di kementerian perindustrian," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Rabu (17/1/2018).

Ia mengakui adanya anggapan bila Airlangga tidak dicopot seolah presiden tak konsisten mengenai larangan rangkap jabatan.

Contohnya, Wiranto yang melepaskan posisi Ketum Hanura setelah menjadi Menkopolhukam.

Baca: Jokowi Panggil Menteri Susi dan Nelayan Bahas Nasib Penggunaan Cantrang

Menurut Emrus, konsistensi seorang pemimpin atau presiden bukan terletak pada level taktis atau teknis, seperti dicopot atau tidaknya seorang menteri.

Tetapi, imbuhnya, konsistensi terletak pada garis filosofis dan ideologi sebagai pijakan kebijakan dan program yang dijalankan.

Sebab, presiden adalah pemimpin yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas yang tidak boleh terjebak pada rana taktis dan teknis.

"Selain itu, saya melihat, ada sisi positif bagi presiden bila tidak mereshuffle Airlangga, atara lain, program Jokowi di kementerian perindustrian dapat terus berjalan di sisa masa kerja kurang dari dua tahun ke depan dan sekaligus sarana bagi mereka berdua melakukan komunikasi politik dalam konteks kebangsaan atau disebut sebagai politik negara," tegasnya.

Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Jokowi beralasan mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena ia adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.

"Jangan sampai dalam kondisi ini berubah dan yang baru bisa belajar lebih (lama), ini kementerian yang tidak mudah," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah larangan rangkap jabatan yang semula ditegaskan Jokowi di awal pemerintahan sudah tak berlaku, Jokowi tidak menjawab dengan tegas.

"Tadi kan sudah saya sampai kan jelas gitu kok," kata Jokowi.