Anggota Polri yang Melanggar 13 Larangan Ini Selama Pilkada Bisa Dipecat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri telah menerbitkan 13 poin larangan untuk dipedomani anggotanya selama Pilkada.

Larangan tersebut diterbitkan Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengungkapkan terdapat sejumlah sanksi bagi anggota yang melanggar larangan tersebut.

Baca: Fahri Hamzah: Saya Suka Dikeroyok, Selalu Ingin Dikepung

"Sanksinya ada dua melanggar pidana ya kena pidana. Klo etika ya kena etika," ujar Setyo kepada wartawan di BEI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Bagi anggota yang melanggar etika akan dikenakan sanksi pemecatan hingga penurunan pangkat.

"Etika ada sidang kode etik bisa saja dipecat. Jangan salah semuanya bisa dipecat. Etika paling ringan teguran lisan atau tertulis, ada demosi diturunkan pangkatnya," tambah Setyo.

Baca: KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Luruskan Niat, Jauhi Politik Uang

Sementara untuk sanksi lainnya, Polri akan menyerahkan kepada Bawaslu karena terkait dengan pelanggaran pemilu.

Salah satunya adalah kampanye sebelum penetapan pasangan calon.

"Memang gak boleh kampanye. Kalau ada pelanggaran silahkan Bawaslu jadi wasitnya. Kalau mencuri start. Deklarasi proses mendaftar dan begitu adanya. Kalau mau diubah ya diubah semua," jelas Setyo.

Baca: Tiga Bulan Pimpin DKI Jakarta, Ini Evaluasi Sandiaga Uno

Seperti diketahui, larangan ini wajib diikuti oleh anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum, baik tingkat kepala daerah, legislatif, maupun presiden, polisi wajib tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Ini 13 Larangan Bagi Anggota Polri Selama Pilkada:

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala atau wakil kepala daerah atau caleg.

2. Dilarang menerima atau meminta atau mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak parpol, paslon, dan tim sukses pada kegiatan pemilu atau pemilukada.

3. Dilarang menggunakan atau memasang atau menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan paslon.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah, baik melalui media massa, media online, maupun media sosial.

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah atau caleg.

7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apa pun kepada calon kepala atau wakil kepala daerah atau caleg atau tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan pemilu atau pemilukada.

8. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses paslon atau caleg dalam pemilu atau pemilukada.

9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon atau caleg di dalam kegiatan pemilu atau pemilukada.

10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon pilkada, tim sukses dan paslon presiden-wapres pada masa kampanye.

11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara pemilu atau pemilukada.

13. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu), serta turut campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu.