Pilkada Serentak
Fahri Hamzah Kritisi Calon Kepala Daerah Hasil Transaksi Singkat Politik, Siapa Dia?
Menurut Fahri, ia berharap nantinya di Pemilihan Presiden (pilpres 2019) rakyat tidak terpaksa jadi penonton
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fahri Hamzah mengemukan kritiknya atas partai politik yang mengusung calon kepala daerah dari hasil tranksaksi singkat politik.
Ditemui saat mengisi kegiatan diskusi Jawa Adalah Kunci "Berebut Kuasa di Tanah Jawa", Fahri Hamzah mengatakan Kepala Daerah idealnya didapat dari proses kaderisasi.
"(Cagub, cawagub) Transaksi bukan kaderisasi, harus kah publik tidak mengenal dan terpaksa harus memilih pemimpin yang tidak dikenalnya benar," kata Fahri di restoran kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2017).
Menurut Fahri, ia berharap nantinya di Pemilihan Presiden (pilpres 2019) rakyat tidak terpaksa jadi penonton, rakyat seharusnya bisa lebih mengenal calon pemimpinnya.
"Berikan rakyat lebih luas untuk menonton karakter pemimpin lebih banyak. Sehingga kesadaran pemilih itu utuh bukan karena keterpaksakan. Berikan lah rakyat berdebat sendiri di luar sana, tanpa ada bumbu-bumbu kehebohan dan keriuhan," ujar Fahri.
Baca: Hanya Jadi Cawagub, Irjen Pol Safaruddin Bilang Tidak Masalah
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan biaya politik itu menjadi hal wajar mengingat sejak awal PDIP untuk menghasilkan pemimpin berkualitas baik tentu di mulai dengan proses panjang.
"Dimulai dari proses rekrutmen, indikator siapa yang dimunculkan, jadi ada penyaringan di tingkat provinsi, DPD, DPC. Itu proses panjang. Karena itu menyangkut pembiayaan, saya bicara cost politik yang dibiayai oleh calon pilkada. Cost politik di Indonesia sangat tinggi," ujar Andreas.
