Kemendagri Klaim Tiga Masalah KTP Elektronik Berhasil Teratasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri, mendorong kuat penuntasan masalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

Lembaga Negara ini mengklaim urusan dokumentasi identitas warga ini telah menampakkan hasil yang menggembirakan.

Tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan KTP-elektronik adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support), dan pengadaan lisensi teratasi.

"Saat ini, masalah tersebut telah teratasi dengan ditandatanganinya kontrak ATS, pengadaan lisensi, dan kontrak pengadaan blangko KTP-elektronik pada triwulan ke empat tahun 2017," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam keterangan yang diterima, Minggu (31/12/2017).

Menurutnya, semua hasil perekaman KTP-elektronik sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama.

Baca: Cara Ketua MPR Sambut Tahun Baru, Pilih Pulang Kampung dan Ajak Warga Merayakan dengan Sederhana

Tjahjo menjelaskan, surat keterangan yang selama ini sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur telah dapat diganti dengan KTP-elektronik, karena blangko KTP-elektronik tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh Indonesia.

"Dengan jumlah blanko yg saat ini tersedia cukup dan sudah terdistribusi ke daerah maka diminta semua kepala dinas utk mencetak semua hasil perekaman baru dan suket," katanya.

Sementara bagi daerah yang blanko ktp elnya akan habis agar segera mengambil ke pusat. Saat ini di Ditjen Dukcapil tersedia 2,7 juta keping blanko.

"Kondisi ini membawa dampak positif di berbagai daerah, ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat mendatangi pusat-pusat pelayanan," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, disisi lain tampak kegairahan Instansi Pelaksana dan berbagai komponen bangsa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama rekam cetak KTP-elektronik.

Dalam kurun waktu dua bulan terakhir setidaknya ada tiga event besar di luar pelayanan regular yang mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat yakni Nusantara Expo di TMII, Korpri Expo di kawasan Pasar Minggu, dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan.

Khusus untuk Nusantra Expo di TMII, setidaknya 31.000 pemohon dari DKI dan luar DKI mengajukan permohonan pencetakan KTP-el. Pelayanan serupa juga terjadi hampir merata di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan Pemerintah Daerah setempat, seperti pelayanan pada event car free day, pelayanan di pusat perbelanjaan, mall dan juga pelayanan pada hari libur.

Mendagri Tjahjo Kumolo meyakinkan bahwa dengan perkembangan yang positif ini, sisa target perekaman bagi wajib KTP-el sebesar 3 persen atau setara dengan 6 jutaan penduduk optimis akan dapat diselesaikan pada akhir 2018.

"Dalam hal ini masyarakat harus juga aktif mau merekam. Perekaman ini terkendala bila masyarakat tidak mau segera merekam," katanya.