Disurvei Jadi Salah Satu Calon Ibu Kota RI, PPU Siapkan Lahan 1.200 Lahan

TRIBUNNEWS.COM, PENAJAM - Wilayah Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) sepertinya bakal menjadi sorotan masyarakat Nasional.

Betapa tidak, daerah yang berada di kawasan pesisir Penajam ini termasuk yang disurvei Tim Korlantas Mabes Polri sebagai lokasi rencana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.

Belum lama ini, Tim Korlantas Mabes Polri melakukan tinjauan lapangan di Sotek untuk survei salah satu rencana lokasi Ibukota Negara Indonesia pengganti Jakarta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU pun merespon wacana besar ini dengan menyediakan lahan seluas 1.200 hektare sebagai rencana lokasi ibukota negara.

Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian PPU, Budi Santoso kepada Rabu (13/12) menjelaskan, tiga daerah yang awalnya menjadi lokasi untuk disurvei tim dari Jakarta, yakni Kabupaten Kubar, Kukar, dan PPU. Namun setelah melakukan pemaparan di Polda Kaltim, tim Korlantas Mabes Polri tertarik meninjau lokasi yang disampaikan Pemkab PPU.

Setelah itu menurut Budi, tim kembali mendapat penjelasan dari Sekda PPU Tohar, termasuk menunjukkan peta lokasi. "Tim turun langsung ke Sotek meninjau langsung lahannya. Kami siapkan itu sekitar 1.200 ha dan itu lahan pemerintah," jelasnya.

Budi mengatakan, Tim Korlantas Mabes Polri menilai bahwa lokasi di Sotek cukup bagus karena akan mudah diakses. Selain dekat dengan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, juga bisa dihubungkan melalui jalan kilometer 38 Samboja, kemudian Jembatan Pulau Balang serta Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang segera dibangun.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, setelah tim melakukan survei, mereka akan menyampaikan hasil survei ke i pusat. Ia berharap Kabupaten PPU bisa terpilih menjadi lokasi Ibukota Indonesia. "Kita berdoa agar PPU bisa terpilih, apalagi tim menilai positif lokasi yang kami tunjukkan saat turun ke lapangan pada, Selasa (12/12) kemarin," katanya.

Kajian dalam rangka rencana pemindahan Ibukota negara yang akan dilaksanakan pada 11 sampai 14 Desember di Polda Kaltim, serta 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng.

Dalam survei lapangan, tim Korlantas Mabes Polri didampingi tiga tim pakar, antara lain Ir Alan Marino, MSc dari laboratorium Transpotasi Universitas Indonesia, Prof Dr Ir Abimanyu Takdir Alamsyah, MS (Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Enginering Universitas Indonesia), dan Dr. Suryadi MT, MT (Kepala Sub Direktorat Kerja sama Pemerintah Pakar IT Universitas Indonesia).

Alan Marino saat dikonfirmasi menjelaskan, kedatangan mereka untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur dan penunjang lainnya bila dipilih sebagai ibukota negara. "Ide ini dulu berkembang di Palangkaraya (Kalteng) dan sampai sekarang lebih luas lagi, termasuk Kalsel dan Kaltim. Di Kaltim saja ada tiga lokasi, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara," jelasnya.

Ditugaskan Pemerintah

Korlantas Polri mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk mengkaji aspek lalu lintas dan jalanan di Pulau Kalimantan.
Tugas tersebut diberikan pemerintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada Kakorlantas, Irjen Pol Royke Lumowa.

Kabar mengenai tugas tersebut terungkap dalam telegram yang dilayangkan Tito kepada tiga Polda yang berada di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur. Salinan telegram tersebut diterima oleh Tribunnews.com.

"Sehubungan dengan referensi tersebut di atas diinfokan kepada kami bahwa Korlantas Polri akan melaksanakan kajian dalam rangka rencana pemindahan Ibukota negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2017 di Polda Kaltim, 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng," kutip tulisan pada surat tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, membenarkan bahwa dirinya mendapatkan mandat tersebut dari pemerintah pusat. Namun dirinya mengatakan hal tersebut hanya wacana awal.

"Memang ada arahan dari sana (pemerintah pusat). Ya itukan mengkaji, wacana, lebih baik kan bersiap sedia payung sebelum hujan. Nah itu wacana," jelas Royke kepada wartawan di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/12) lalu.

Dalam hal ini Polri melakukan pengkajian melalui Dirlantas Polda yang wilayahnya dipilih. Polri juga menggandeng Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, BPS dan Bappeda serta akademisi dari perusahaan setempat.

Mantan Kapolda Papua Barat ini mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian menuju Ibukota yang berdasarkan kota pintar (smart city).

"Menuju ke smartcity sesungguhnya. Jadi kota yang Ramah, jadi kota yang ramah terhadap berlalulintasnya, yang lancar dan berkeselamatan, ya kita melakukan kajian dengan tim," ungkap Royke.

Sampai saat ini, Royke mengungkapkan bahwa kajian tersebut belum selesai. Rencananya pengkajian ini akan usai pada 2018 mendatang. (mir/tribunnews)