Airlangga Gantikan Novanto, Kemungkinan Dedi Mulyadi Jadi Calon Kepala Daerah Kembali Terbuka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar yang baru, menggantikan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto lewat rapat pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu (13/12/2017) kemarin.

Partai Golkar dibawah pimpinan Airlangga disinyalir akan memperbesar peluang Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018.

Kemungkinan ini melihat suara vokal Dedi untuk melakukan evaluasi kepemimpinan Novanto. Sekaligus mendukung Airlangga menduduki kursi nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.

Baca: Dokter Bilang Sehat, Jadi Setya Novanto Bersandiwara?

Baca: Ibu Muda Kaget Tiba-tiba ABG Ini Masuk Kamarnya dan Langsung Main Remas

Terkait hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menjelaskan, semua rekomendasi Pilkada pada dasarnya tidak akan berubah, kecuali atas pertimbangan dan alasan yang sangat mendasar.

"Khusus untuk Jawa Barat, pertimbangannya apakah Ridwan Kamil memberi perhatian yang besar terhadap kader Partai Golkar untuk menjadi wakil atau tidak," kata Sarmuji saat dikonfirmasi Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, perhatian yang diberikan menjadi tolak ukur apakah Ridwan Kamil masih layak direkomendasikan menjadi calon kepala daerah dari Partai Golkar.

"Apakah Emil tetap konsisten mengambil wakil dari Partai Golkar atau Emil punya opsi lain," katanya.

Sarmuji mengatakan, tidak menutup kemungkinan Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat ini mendapatkan tugas dari partai, untuk menjadi calon kepala daerah.

Namun dirinya tidak setuju jika ada yang menyebut dukungan yang diberikan Dedi kepada Airlangga, semata hanya ingin mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah.

"Di beberapa kesempatan Dedi Mulyadi mengatakan tergantung penugasan. Memang saat ini terbuka opsi Dedi menjadi calon kepala daerah, bukan karena janji Pak Airlangga tetapi karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, bahwa Partai Golkar memiliki mekanisme internal dalam memberikan rekomendasi untuk calon kepala daerah.

"Didasarkan pada mekanisme internal partai yang diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," kata Ace.

Salah satu produrnya, calon yang diusung harus mendapatkan dukungan dari DPD tingkat I dan tingkat II.

"Mengutamakan kader, kemudian dibandingkan dengan hasil survei dan prosesnya harus bersih tidak ada transaksi. Saya meyakini bahwa semua yang dilakukan oleh proses yang kemarin sudah sesuai mekanisme. Namun jika proses ditemukan ada hal-hal yang diluar ketentuan, bisa saja di review ulang," kata Ace.

Sebelumnya ditemui usai rapat pleno DPP Golkar, Dedi mengaku belum berkomunikasi dengan Airlangga.

Namun, dalam waktu dekat Dedi akan membicarakan pilgub Jawa Barat setelah Airlangga menjadi ketua umum.

"Saya belum berkonsultasi dengan Pak Airlangga, besok saya akan bicara tentang penanganan Jabar ke depan," katanya.

Bupati Purwakarta ini mengatakan, sejak awal telah mendorong Airlangga untuk menggantikan Setya Novanto yang tersangkut kasus KTP elektronik.

Dibawah kepemimpinan Airlangga, Dedi percaya Partai Golkar kembali bangkit.

Namun Dedi membantah, dukungannya kepada Airlangga, demi menetapkan dirinya sebagai kandidat yang diusung Golkar di Pilgub Jabar.

"Kalau saya mendorong (Airlanggga) jadi Ketum saya punya kepercayaan dan dorongan saya pada Munaslub. Bukan untuk kepentingan pilgub, tapi kepentingan penyelamatan partai Golkar," kata Dedi.