Jokowi Sebut Deregulasi Upaya Pemerintah Kurangi Peluang Korupsi dan Suap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, deregulasi adalah salah satu upaya pemerintah mengurangi peluang tidak pidana korupsi dan suap.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pidatonya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupai yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah pentingnya deregulasi,” ujar Presiden Jokowi, Senin (11/12/2017).

Baca: Jokowi Heran Masih Banyak Pejabat Belum ‘Kapok’ Terima Suap

Meski regulasi diterbitkan untuk melindungi kepentingan publik, namun Presiden mengatakan, regulasi atau izin dan persyaratan juga bisa berpotensi menjadi obyek transaksi.

“Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting tapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua, setiap aturan, setiap izin dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi, objek korupsi. Sekarang kita blak-blakan saja,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi melihat masih banyak pejabat yang menerbitkan aturan-aturan yang tidak jelas, menggunakan kata-kata yang ‘abu-abu’ yang pada ujungnya menjadi obyek transaksi.

Baca: Ketua KPK Sebut Jokowi, Jusuf Kalla dan Menteri Agama Rajin Laporkan Gratifikasi

“Kalau nanti minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi. Artinya, regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan dan jangan lagi diberi kesempatan,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi pun sebelumnya telah menginstruksikan kepada jajaran menteri- menterinya hingga ke pejabat daerah untuk menghapus regulasi yang tidak perlu dan tumpang tindih.

“Semua kementerian, gubernur, bupati, walikota, pangkas itu yang namanya regulasi, aturan, perizinan, persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha, yang menjadikan negara ini tidak efisien,” kata Presiden.