Dihadapan Presiden Jokowi, Ketua KPK Pamer IPK 2016
Agus Rahardjo menjelaskan saat 1999 pasca-Orde Baru tumbang, IPK Indonesia hanya mendapat skor 17 dan menjadi yang terburuk di wilayah ASEAN.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo, Senin (11/12/2017) membuka acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017.
Di hadapan Presiden, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International terus merangkak naik.
Agus Rahardjo menjelaskan saat 1999 pasca-Orde Baru tumbang, IPK Indonesia hanya mendapat skor 17 dan menjadi yang terburuk di wilayah ASEAN.
Baca: Ketua KPK Sebut UU Tipikor Indonesia Masih Kuno
"Kalau di tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yang paling rendah saat itu. Hari ini, saya laporkan, IPK kita paling tidak di ASEAN sudah di nomor 3," tuturnya.
Pada laporan TI 2016, IPK Indonesia lanjut Agus Rahardjo mendapat skor 37 atau naik 1 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kata Agus skor IPK Indonesia sudah berhasil menyalip Filipina dan Thailand.
"Arah kita di pemberantasan korupsi sudah betul dari tahun 1999, hari ini kita nomor 3. Alhamdulillah di 2016 kita bisa salip Filipina dan Thailand," ujarnya.
Terakhir Agus Rahardjo juga mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama bergerak memberantas korupsi.
Baca: Jokowi Heran Masih Banyak Pejabat Belum ‘Kapok’ Terima Suap
Diketahui, acara tersebut mengangkat tema 'Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera'.
Acara tahunan ini berlangsung dua hari, Senin-Selasa, 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat.
Hadir dalam acara ini, Ketua KPK, Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M Syarif.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kemudian Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan lainnya.
