Pemimpin Negara-negara ASEAN Diminta Tidak Korbankan HAM Demi Kemajuan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari yang juga merupakan koordinator ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), menyebut telah terjadi kemunduran hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara.

Eva menyebut tahun 2017 ini terlihat banyak kurangnya komitmen pemimpin beberapa negara di ASEAN dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Eva mengatakan, tahun ini merupakan tantangan yang dahsyat bagi ASEAN di mana ada kecenderungan nyata penyusutan ruang demokrasi di kawasan ASEAN.

Eva memberi contoh, seperti serangan terhadap demokrasi dan ruang kewarganegaraan di Kamboja, pelestarian perang berdarah terhadap masyarakat miskin di Filipina, dan kekejaman terhadap suku Rohingya di Myanmar.

“Dari situ kita melihat banyak pemimpin ASEAN baik di tingkat regional, global maupun internasional mencabut tanggung jawabnya terhadap masalah hak dan martabat rakyatnya demi perekonomian,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Oleh karena itu, Eva sebagai perwakilan APHR yang merupakan wadah perwakilan parlemen dari semua negara ASEAN mengajak seluruh elemen masyarakat ASEAN, mulai dari masyarakat akar rumput, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, gerakan masyarakat hingga anggota parlemen untuk menangani tantangan HAM ini.

Ia juga meminta para pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk tidak menutup mata dan telinga atas hak asasi manusia yang dilanggar, kemanusiaan yang terkikis serta demokrasi yang diinjak-injak.

“Kalau memang negara-negara ASEAN ingin melanjutkan cita-cita pembangunan yang berpusat pada rakyat maka kita harus mengubah arah ekonomi, termasuk kerjasama antarnegara sehingga mengatasi tantangan HAM yang ada di wilayah ini,” tegasnya.