Politikus PDIP: Tulisan 'Indonesia Not For Sale' Ada Unsur Adu Domba
Sudjadi mengaku akan melakukan penelusuran terkait dengan tulisan tersebut.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredarnya tulisan 'Indonesia Not For Sale' atas nama Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mendapat tanggapan serius dari anggota Komisi V asal PDI Perjuangan, Sudjadi.
Menurutnya, tulisan soal 'Indonesia Not For Sale' itu tidak mencerminkan hasil kesimpulan rapat Komisi V dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
“Tulisan yang beredar itu tidak sesuai dengan hasil dan suasana rapat. Bahkan jauh dari kesimpulan rapat kita dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Jadi saya curiga ini ada unsur mengadu domba. Tulisan itu bagai bumi dan langit,” kata Sudjadi kepada wartawan, di DPR, Jumat (8/12/2017).
Meski belum bisa memastikan apakah tulisan itu benar atau hoax, bagi Sudjadi tulisan itu tidak sesuai fakta pada saat rapat. Jika pun benar itu tulisan Ketua Komisi V, sangat disayangkan hanya segitu kualitas Ketua Komisi V.
“Saya tidak bilang hoax ya, itu tidak sesuai dengan fakta rapat. Dan persoalannya apakah benar Ketua yang menulis itu. Masa ketua komisi saya serendah itu kualitasnya,” ujarnya.
Sudjadi menilai ini ada unsur politik dimana ada orang yang ingin mencari panggung dan ini juga bisa juga by design.
“Kita tidak mau terpancing lah, inikan politik saja. Saya pribadi sebagai anggota meyakini ini ada yang mendesain. Karena ini ramai di medsos,” tegasnya.
Meski begitu, Sudjadi mengaku akan melakukan penelusuran terkait dengan tulisan tersebut.
Menurutnya, Komisi V akan melakukan rapat internal bersama dengan kelompok komisi (Poksi) dan akan ditanyakan langsung ke Ketua Komisi V. “Ya nanti kita resmi Poksi kita akan menanyakan kebenaran ini ke Ketua. Komisi kita ini kompak dan kerjasamanya bagus, kalau ada tulisan seperti ini kita bisa bahas bersama,” tegasnya.
Sebelumnya beredar tulisan yang diberi judul "Indonesia Not For Sale" mengatasnamakan Ketua Komisi V Fary Djemi Francis soal kesimpulan hasil Rapat Kerja Komisi V dengan Mitra Kerja yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum.
