Adu Kuat Idrus Versus Airlangga Rebut Posisi Ketua Umum Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Airlangga Hartarto, kini Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan dirinya siap menjadi Ketua Umum menggantikan Setya Novanto.

Idrus yang kini merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar ini menegaskan, kesiapannya itu jika mendapat restu dari keluarga besar partainya.

"Apapun kalau itu ya dikehendaki oleh seluruh keluarga besar Partai Golkar, utamanya para pimpinan tingkat provinsi dan kabupaten kota dan ada ridho Tuhan Yang Maha Kuasa maka tentu saya siap," kata Idrus dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/11/2017).

Ia menambahkan, kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Golkar merupakan bagian dari komitmen untuk membesarkan partai.

Idrus menilai, langkahnya tersebut merupakan panggilan dari ideologi dan perjuangan Partai Golkar.
Terlebih, kata dia, 16 bulan ke depan Golkar bakal menghadapi dua agenda politik besar, yakni pemilu presiden dan legislatif.

"Nah 16 bulan ini apa yang bisa kami lakukan kalau kami mulai dari awal. Yang namanya melanjutkan berarti seluruh program, seluruh kegiatan kepengurusan yang ada harus kami efektifkan sedemikian rupa untuk melakukan gerakan yang ada," kata Idrus.

Baca: Mugiyanto Sempat Mengimami Salat di Masjid Sebelum Tubuhnya Hanyut Terbawa Arus Banjir

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan ada dua nama yang beredar di bursa calon Ketua Umum Golkar pengganti Setya Novanto, Airlangga Hartarto dan Golkar Idrus Marham.

Namun, kata Nusron, meski suasana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru sudah terasa, Golkar tetap mengedepankan semangat persatuan.

Ia berharap, partainya tetap solid meski tengah menghadapi suasana pemilihan ketua umum baru.

"Jujur saja di lapangan karena kalau ada munas biasanya ada pemilihan kan ada luka. Luka biasanya hilang recovery butuh waktu enam bulan sampai satu tahun. Supaya tidak ada luka, kami ingin semangat siapa pun yang menang adalah suara musyawarah untuk mufakat," kata Nusron, Sabtu (25/11/2017) lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, sudah ada 26, dari 34 DPD Provinsi, yang menghendaki musyawarah nasional luar biasa ( munaslub) digelar untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru.

Baca: Wiranto Berencana Lobi Tokoh Alumni 212

Menurutnya, DPP Partai Golkar harus menggelar munaslub jika dua per tiga DPD Provinsi se-Indonesia menghendaki adanya munaslub, sebab merekalah yang berhak menentukan berdasarkan AD/ART Golkar.

"Kalau sudah ada usulan (dua pertiga DPD) DPP enggak bisa nolak. Karena itu AD/ART. Kalau menolak berarti DPP mepanggar AD/ART," ujar Bupati Purwakarta ini menegaskan.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, siapapun yang akan maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar merupakan urusan internal partai berlambang pohon beringin.

Dia sama sekali tidak akan mengintervensi permasalahan di internal partai tersebut.

Terkait Airlangga yang menyebut telah mendapat restu dari Jokowi untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan upaya itu merupakan sesuatu hal yang wajar.

Baca: Waspada Siklon Badai Baru Diperkirakan akan Muncul di Barat Sumatera

"Kalau sebagai menteri ya mesti toh mau memiliki keinginan menyampaikan ya biasa. (calon Ketum Golkar), Itu urusan Partai Golkar. Urusan internal Partai Golkar," tutur Jokowi, usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Monas kemarin.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku telah mendapatkan dukungan dari dua per tiga Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (Provinsi) Partai Golkar.

Hal itulah yang membuatnya semakin kuat mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Insya Allah sudah dua per tiga (dukungan DPD I)," kata Airlangga.

Airlangga juga memastikan bahwa dukungan tersebut menandakan sebagian besar DPD I memang berkeinginan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar segera digelar untuk memilih ketua umum definitif.

"Dua per tiga cukup untuk (menggelar) Munas," ucap Airlangga.

Airlangga mengaku sudah bertemu dengan sebagian pengurus DPD tingkat I tersebut. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan Munaslub bisa digelar.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, banyak kader berpotensi menjadi ketua umum pengganti Setya Novanto.

Ada sederet nama seperti Airlangga Hartarto, Idrus Marham hingga Aziz Syamsudin santer disebut berniat menjadi Ketua Umum Golkar jika munaslub akhirnya digelar.

"Semakin banyak calon semakin bagus. Maka di situlah letak keunggulan dari Partai Golkar sebagai partai yang mengedepankan proses demokrasi," kata Ace.

Menurutnya, soal saran yang meminta supaya munaslub cukup diikuti oleh satu calon hasil konsensus atau aklamasi, Ace menyebut opsi itu untuk menjaga kesolidan antar kader.

"Aklamasi dimungkinkan dalam proses organisasi dan aklamasi sangat baik untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai," kata Ace.

Anggota Komisi II DPR RI ini memberikan saran, supaya posisi Ketua DPR diganti pasca Golkar baru mencari ketua umum baru.

"Sebaiknya menunggu munaslub supaya proses penentuan Ketua DPR diajukan oleh kepemimpinan Partai Golkar yang definitif. Dan memiliki legitimasi yang kuat," katanya. (tribun/why/kcm/mal/yat)