Peminat Pendamping PKH Membludak
Pendaftar calon pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia mencapai 409.005 orang.
Editor:
Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pendaftar calon pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia mencapai 409.005 orang.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan dari jumlah tersebut sebanyakn 263.492 orang yang telah melengkapi persyaratan administrasinya secara online hingga batas pendaftaran pukul 24.00 semalam.
"Dari 263.492 yang telah melengkapi berkas secara online selanjutkan akan menjalani pemeriksaan berkas lanjutan dan jika sudah dinyatakan lengkap maka mereka akan menjalani psikotest sampai dinyatakan lulus dan diterima," tegas Harry Hikmat di Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Harry menambahkan kekurangan pendamping PKH pada tahun 2018 sebanyak 16.092 orang dari 41.104 pendamping yang dibutuhkan untuk melayani 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.
"Mereka yang dinyatakan lulus akan ditempatkan sesuai daerah yang membutuhkan dengan jumlah dan komposisi masing masing daerah berbeda beda," tambahnya.
Seleksi kompetensi bidang dan psikotest akan dilakukan secara serentak di 134 kabupaten/kota pada tanggal 12-15 November 2017 dan pengumuman hasil kelulusan 1 Desember 2017. Dikatakan Harry para pendamping yang dinyatakan lulus nantinya akan mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan PKH dan berbagai keterampilan lainnya guna menunjang keluarga KPM bisa mandiri dan lepas dari masalah kemiskinan.
"Tugas para pendamping adalah untuk membantu KPM untuk bisa mandiri sehingga bisa lebih baik status sosial ekonominya dan bisa keluar dari perangkap kemiskinan sehingga bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan PKH lainnya," tegas Harry.
Program Keluarga Harapan pada awal pemerintahan Jokowi diberikan kepada 2,7 juta penerima. Kemudian bertambah menjadi 3,5 juta, bertambah lagi menjadi 6 juta di tahun ini. Tahun depan bertambah lagi menjadi 10 juta tahun 2018.
Lebih lanjut Harry menegaskan hal ini menunjukkan politicalwill dari pemerintahan Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.(*)