Pengganti Setya Novanto Harus Dapat Jaga Hubungan Baik Dengan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rekomendasi meminta Setya Novanto mundur dari kursi Ketua Umum tidak lain bertujuan  untuk menyelamatkan Partai Golkar dari persepsi negatif publik. 

Karena menurut Direktur Eksekutif SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) Djayadi Hanan,  kasus e-KTP dan dijadikannya Setya Novanto sebagai tersangka memang cenderung berdampak negatif kepada Golkar.  

"Sejak kasus itu merebak, sejumlah jajak pendapat menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar," ujar Pengamat Politik dari Universitas Paramadina ini kepada Tribunnews.com, Jumat (29/9/2017).

Karena itu, langkah atau rekomendasi untuk mundurnya Setya Novanto dari posisi ketua umum Golkar adalah tepat.

Lalu siapakah figur yang layak menggantikan Setya Novanto?

Baca: Begini Respon Muannas Al Aidid Dengar Jonru Ginting Ditetapkan Tersangka

Sebaiknya menurut Djayadi Hanan, yang menggantikan Setya Novanto adalah kader terbaik Golkar yang bisa diterima semua faksi di tubuh Golkar.

Sekaligus imbuhnya figur itu dapat menjaga hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini sudah menjadi pihak yang didukung Golkar dalam koalisi.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.

Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Baca: Syamsuddin Haris: Isu Komunis Adalah Fenomena Dunia Maya

Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.