Menteri PUPR Tidak Bisa Paksa Masyarakat Pakai Tol Non Tunai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada akhir Oktober 2017 semua gerbang tol akan menerapkan transaksi non tunai. Namun realisasinya baru 49 persen masyarakat yang memakai uang elektronik di gerbang jalan bebas hambatan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan tidak bisa memaksa masyarakat untuk beralih ke transaksi non tunai di jalan tol. Hal yang dilakukan Basuki adalah mengajak melalui sosialisasi.

"Saya kan tidak bisa memaksa orang menggunakan jalan tol," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Salah satu cara agar menarik pengendara menggunakan transaksi non tunai dengan diskon. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dan mulai membeli kartu elektronik untuk gerbang tol.

"Kita teruskan tim kampanyenya diskonnya untuk memayungi operasional kampanyenya untuk persuasi masyarakat," ungkap Basuki.

Basuki menambahkan kendati banyak masyarakat belum ingin beralih sepenuhnya ke transaksi non tunai, tetapi pemerintah tetap mengurangi gerbang pembayaran tunai. Hal tersebut menurut Basuki cara memaksa yang halus.

"Maksanya mungkin dengan dikurangi yang (gerbang tol) tunai," papar Basuki.