Korupsi KTP Elektronik
Tokoh Muda Golkar: Pergantian Ketum Tidak Perlu Konfirmasi Setya Novanto
Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pergantian Ketua Umum Partai Golkar dan menujuk Pelaksana Tugas (Plt) seharusn
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pergantian Ketua Umum Partai Golkar dan menujuk Pelaksana Tugas (Plt) seharusnya tidak perlu meminta konfirmasi Setya Novanto.
Terlebih, DPP Golkar telah mengetahui bahwa elektabilitas dan citra partai terus merosot paska Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.
"Langsung saja rapat pleno besok dan putusakan. Siapa yang memang orang yang pantas meningkatkan citra Partai Golkar," jelas Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di D'Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
Baca: Misteri Pria yang Akan Menikahi Dewi Perssik, Asistennya yang Ganteng Ini Bakal Jadi Suaminya?
Doli berharap dalam rapat pleno besok, orang yang terpilih bukam dari kelompok orang yang melindungi Setya Novanto.
Karena, apabila hal tersebut terjadi dan menetapkan plt ketua umum orang-orang dari kalangan Setya Novanto, hal itu menunjukan DPP Golkar menunjuk bukan berdasarkan elektabilitas yang turut tetapi atas kepentingan kelompok.
"Bukan malah memilih orang yang selama ini menjadi tameng untuk Setnov dan bukan kroni-kroni Setnov," ungkap Doli.
"Kalau besok mereka pilih Golkar 'hitam' ya main-main juga, berarti bukan berdasarkan untuk merespon hasil dari survey yang citranya buruk, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," paparnya.
Baca: Menteri Situ Nurabaya Harap Panda Raksasa Bisa Nikah di Tahun Depan
Sebelumnya, Tim kajian elektabilitas DPP Partai Golkar yang dipimpin Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yorrys Raweyai mengeluarkan rekomendasi untuk penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum partai berlambang beringin itu untuk menggantikan Setya Novanto yang kini tengah mengalami gangguan kesehatan.
Rekomendasi itu muncul lantaran terus menurunnya elektabilitas Partai Golkar sejak Setnov ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP.
Rekomendasi itu sendiri sudah disampaikan kepada Setya Novanto melalui Sekretaris Jenderal Idrus Marham.(*)
