Mendagri Tidak Setuju Indeks Demokrasi Indonesia Dinilai Menurun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kuolo, mengaku tidak sepedapat dengan hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indek Demokrasi Indonesia (IDI) menurun.

Ia menganggap apa yang telah dikerjakan pemerintah dan hasilnya bagaimana, seharusnya menunjang perbaikan demokrasi di negeri ini.

"Kalau kita ukuran demokrasi di Pilkada, tingkat aspirasi masyarakat pemilih cukup tinggi, meningkat di atas tujuh puluh persen," ujar ujarnya Tjahjo di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Baca: Eggi Sudjana Sebut Habib Rizieq Lebih Baik Dihina Ketimbang Pulang Ke Tanah Air Terjadi Kerusuhan

Ia pun mengatakan, harus ada ketegasan dari penyelenggara terkait praktik kampanye negatif.

"Kampanye hitam, kampanye ujaran kebencian, SARA, harus ditindak," katanya.

Dikutip dari kontan.co.id, IDI yang diterbitkan BPS tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100.

Hasil ini menunjukkan penuruan 2,73 poin ketimbang tahun 2015 yang mencapai 72,82.

Baca: Bantah Tidak Kooperatif, Bos First Travel Bingung Asetnya Hilang Kemana

Meskipun mengalami penurunan, BPS menyatakan tingkat demokrasi di tahun 2016 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang angka 60 - 80.

BPS menilai perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2015-2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi.

Pertama, kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45.

Kedua, hak-hak politik yang turun 0,52 poin dari 70,63 menjadi 70,11.

Baca: Saham Freeport Dikuasai Pemerintah, Luhut Jamin Karyawan Lokal Mampu Operasikan Freeport