Ketua Komisi III Sebut OTT KPK Terhadap Dua Jaksa di Pamekasan Operasi Terlarang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menjelasakan pembicaraan dalam pertemuan tertutup antara Komisi III dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) M Adi Toegarisman.

Pertemuan berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sejatinya, rapat diikuti Jaksa Agung HM Prasetyo.

Namun Jaksa Agung batal hadir dan mengutus Adi Toegarisman.

Baca: KPK Bantah Pihaknya Borgol Jaksa Saat Operasi Tangkap Tangan di Pamekasan

Bambang menilai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur sebagai operasi terlarang.

Alasannya, KPK gagal membuktikan keterlibatan dua jaksa Kejari Pamekasan atas dugaan suap yang menyeret nama Kajari Pamekasan nonaktif, Rudi Indra Prasetya.

"Kenapa terlarang? Karena salah tangkap, artinya dua orang ini kemudian dilepas," kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan pihaknya sudah menanyakan dua jaksa tersebut terkait OTT yang dilakukan KPK.

Baca: Bambang Widjodjanto: Tidak Ada Pansus Angket KPK Jika Tidak Ada Kasus e-KTP

Mulai dari proses penangkapan di tempat kerja, dibawa ke Polres Pamekasan dan Polda Jawa Timur hingga diborgol dan dibawa ke Jakarta.

Namun, karena KPK tidak cukup bukti akhirnya dua jaksa itu dilepas tanpa penjelasan lebih lanjut.

Bambang mengatakan, hak-hak asasi Soegeng dan Eka dihancurkan karena OTT tersebut.

Tak hanya hak asasi, pihaknya menyebut citra lembaga Kejaksaan pun tercoreng.

Baca: Tak Mau Polri dan KPK Dibenturkan, Kapolri Tahan Diri Komentari Masalah Aris Budiman Dengan Novel

"Nah yang mereka sayangkan, hak-hak peraga dia langsung hancur. Kehormatan dan harga diri daripada lembaga kejaksaan menurut mereka ikut tercoreng. Karena pas dibawa mereka berpakaian dinas," kata Bambang.

Dirinya menambahkan, Soegeng dan Eka menyampaikan kepada Komisi III bahwa OTT itu seperti penculikan.

Mereka ditangkap dan dirampas handphonenya tanpa ada bukti permulaan yang cukup.

"Jaksa-jaksa tadi kan penegak hukum juga, penyidik juga dan mereka paham betul bagaimana proses penegakan hukum," katanya.

Sebenarnya, Komisi III mendukung operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Namun, dia mengingatkan agar KPK tidak sembarangan melakukan OTT agar tidak terjadi penzaliman kepada orang lain.

"Nah menurut kami operasi-operasi tangkap tangan yang terlarang ini yang dilakukan tidak hati-hati ini sebaiknya dievaluasi," katanya.