Menteri Basuki Instruksikan Konstruksi Infrastruktur PSN Sudah Dimulai Tahun 2018
Kabinet Kerja dibawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN).
Kabinet Kerja dibawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017.
Dari 245 PSN tersebut, 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dari jumlah tersebut sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini dan Aruk.
Sebanyak 97 proyek dalam tahap kontruksi seperti Bendungan Gondang, Karian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan.
Sementara itu 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang, seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Tigadihadji di Lampung, bendungan Bener di Jateng, dan bendungan Temef di NTT, lalu ruas Tol Cikampek II sisi selatan, Cilacap - Yogya, dan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru.
"Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN. Ada 151 PSN yang menjadi tanggung jawab kita semua," ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat berbicara dihadapan para pejabat tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja yang berjumlah sekitar 300 orang, pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR, di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta, Selasa (30/8/2017).
Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Perpres 58/2017 antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin dan Entikong) dan Jalan Tol Gempol-Pandaan.
Menteri Basuki juga menginstruksikan agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran proyek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan proyek tersebut pada tahun 2018.
Disamping memacu kerja Kementerian PUPR dengan ritme rock and roll, Menteri Basuki meminta kepada pegawai Kementerian PUPR untuk menjauhi narkoba dan perilaku koruptif.
“Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu,” kata Menteri Basuki.
Pada acara Raker tersebut Menteri Basuki juga menyerahkan buku kode etik dan prilaku Kementerian PUPR secara simbolis kepada para Pejabat Tinggi Madya untuk selanjutnya dijadikan panduan oleh seluruh pegawai.
Menteri Basuki menambahkan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tapi juga berkualitas.
Selain itu, semua Satker dan PPK harus benar-benar memperhatikan tertib waktu, tertib biaya, tertib administrasi dan tertib mutu.
"Pekerjaan harus cepat selesai, progres penyerapan keuangan juga baik, dan semua pelaksana selamat," ujar Menteri Basuki.
Raker yang di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengangkat Tema “Satu Hati, Satu Pikiran Dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur PUPR Untuk Negeri".
Disamping melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan persiapan tahun 2018, dalam Raker tersebut juga diberikan pembekalan untuk memberikan motivasi untuk bekerja dengan hati.