Selasa, 7 Oktober 2025

Wiranto Soal Rudal Korut: Dari Dulu Kita Sudah Keras Mengutuk

Peluncuran rudal tersebut diyakini merupakan salah satu dampak dari keributan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat (AS).

Editor: Johnson Simanjuntak
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo/Repro TV Korut
Peluru kendali Korea Utara (Korut) kelas ICBM (Peluru Kendali Balistik Antarbenua) yang diluncurkan Jumat (28/7/2017) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam peluncuran rudal oleh Korea Utara melintasi wilayah udara Jepang ke arah samudera Pasifik dini hari tadi, Selasa (29/8/2017).

Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidag Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

"Dari dulu kita sudah dengan keras mengutuk, itu katakanlah kita melihat bahwa upaya-upaya untuk memprovokasi suatu kawasan, saya kira tidak dibenarkan, dan kita tidak setuju," ujarnya kepada wartawan di kantornya.

Peluncuran rudal tersebut diyakini merupakan salah satu dampak dari keributan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu bermula dari berbagai uji rudal dengan berhulu ledak nuklir oleh Korea Utara, yang terus mengalami kemajuan. AS pun gerah melihat hal tersebut.

Kegerahan pemerintah AS ditunjukan melalui pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang bernada intimidatif.

Trump meminta pemerintahan Korea Utara yang dipimpin Kim Jong Un itu, untuk stop melakukan uji coba.

Hal itu direspon oleh sang pemimpin Korea Utara, dengan menyampaikan ancaman bahwa mereka akan menyerang Guam.

Baca: Djarot Usulkan Pasar Tradisional Pakai Transaksi Non-tunai

Wilayah yang disebut oleh Kim Jong Un itu, adalah sebuah pulau yang terletak di Samudera Pasifik, yang merupakan bagian dari wilayah Amerika Serikat. Guam terletak di utara Papua, atau dengan kata lain lokasinya tidak jauh dari Indonesia.

Apakah Indonesia akan mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB terkait insiden tersebut, Wiranto mengaku akan berkordinasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP. Marsudi, terkait surat ke PBB.

"Nanti tanya ke Menteri Luar Negeri, sudah kirim atau belum, tapi yang jelas kita tidak sepakat, dan tidak mendukung sepenuhnya itu," katanya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved