Disebut Otoriter Karena Bubarkan Ormas, Ini Tanggapan Wapres Jusuf Kalla
JK mengatakan, meski dibubarkan, ormas masih tetap memiliki peluang melalui pengadilan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi tudingan otoriter yang dilontarkan kepada pemerintah terkait keputusan pembubaran organisasi masyarakat (Ormas).
JK mengatakan kebijakan pembubaran ormas yang anti-pancasila adalah bentuk ketegasan pemerintah, bukan tindakan otoriter.
"Itu kan penilaian orang. Di Malaysia dan Saudi bahkan lebih hebat lagi. Membubarkan ormas tidak berarti mereka menjadi diktator. Pemerintah harus ada tegas, bedakan antara ketegasan dan diktator, jangan pemerintah tegas dianggap diktator dan kalau pemerintah tidak tegas dianggap lemah," kata JK di Makassar, Kamis (10/8/2017).
JK mengatakan, meski dibubarkan, ormas masih tetap memiliki peluang melalui pengadilan.
Baca: PBNU: Pemerintah Tak Boleh Otoriter
"Pemerintah tegas, organisasi apa saja yang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Seperti Pancasila ataupun selalu mengangkat SARA itu UU berhak mengambil tindakan, tapi itu masih ada celahnya kalau tidak setuju yang dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak sah ya tidak sah," tegas JK.
Presiden Joko Widodo telah membantah tudingan dirinya diktator.
Tuduhan itu belakangan ini diarahkan kepada Presiden.
Ketika bersilaturahim dengan ulama beserta para santri di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017), Jokowi seperti biasa mengadakan kuis kecil-kecilan berhadiah sepeda.
Baca: Lexus Memampang Spanduk Ucapan Selamat Datang untuk Jusuf Kalla di Venue GIIAS
Setelah memberikan kuis kepada beberapa orang santri, Jokowi kembali membuka pertanyaan.
Para santri dan warga yang hadir banyak yang tunjuk tangan. Namun, Jokowi juga melihat ada santri yang mendorong-dorong rekannya untuk maju ke atas panggung.
Jokowi mengatakan, "Silakan maju, jangan dipaksa-paksa maju. Maju sini ya".
"Enggak usah takut. Presidennya enggak diktator kok," tambah Jokowi.
Jokowi mengaku mendapat informasi dari media sosial bahwa banyak netizen yang menyebutnya sebagai diktator.
"Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan, Pak Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator," lanjut Jokowi sembari disambut riuh para tamu acara.
