Perppu Ormas

Undang Ulama, Jokowi Minta Dukungan Terhadap Perppu Ormas

Tayang: Selasa, 18 Juli 2017 21:40 WIB

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Hasanudin Aco

Undang Ulama, Jokowi Minta Dukungan Terhadap Perppu Ormas

capture video

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan, yang ditegaskan kembali dalam bingkai Pancasila. Namun, kondisi negara yang belakangan nampak justru sebuah perpecahan. Berbagai sentimen negatif terus disuarakan oleh sejumlah kelompok, atas nama demokrasi. Situasi tak kondusif ini pun disikapi Presiden Joko Widodo dengan tegas, saat menjamu para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, 17 Mei lalu. "Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu (PKI),” ujar Jokowi.

Baca Selanjutnya:

Kapan Festival Kue Bulan 2025? Simak Asal-usul dan Makna dari Mooncake Festival

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dari Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Sulawesi Barat, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017) sore.

Seusai pertemuan, para ulama mengungkapkan permintaan Presiden Jokowi agar ulama mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas.

“Bagaimana umat bisa menahan diri jangan sampai ada gejolak. Kami diusahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini," ujar Thamrin selaku pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah.

Dalam pertemuan itu, Thamrin mengatakan Presiden Jokowi sampaikan mengenai substansi dari Perppu tentang Ormas itu.

Senada dengan Thamrin, Rektor Institut Agama Islam Assadia Sengkang M Yunus Pasanreseng Andipati mengungkapkan bahwa Perppu tersebut tidak seperti yang ramai dibicarakan.

Perppu itu tetap memberikan kesempatan kepada ormas melalui teguran sebelum dibubarkan.

"Kalau peringatan tertulis tidak digubris akan meningkat dan meningkat," kata Yunus.