Senin, 6 Oktober 2025

Indonesia Harus Waspada Jangan Sampai Terseret Konflik Berkepanjangan di Filipina

Harits juga meminta pemerintah betul-betul memikirkan apakah pengerahan personel ke Filipina merupakan jalan terbaik

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
ILUSTRASI - (Puspen TNI). Keikutsertaan prajurit TNI, khususnya unsur KRI Sultan Iskandar Muda-367, prajurit Denjaka yang onboard dan prajurit Sat-81 Gultor Kopassus, mendapat pengakuan dan apresiasi baik dari prajurit Angkatan Bersenjata negara Brunai Darussalam dan Singapura. Demikian disampaikan Waasops Panglima TNI Laksma TNI Hadjo Susmoro bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Penerimaan Satuan Tugas (Satgas) Latihan Bersama (Latma) Defence Minister Meeting (ADMM) Plus Maritime Security Task Force Head Quarter dan Maritime Security Exercise Planning Control Team (EPCT) di Dermaga JITC Pelindo 2, Jakarta Utara, Selasa (17/5/2016). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, wajar jika Filipina meminta bantuan militer Indonesia untuk menggempur ISIS diFilipina Selatan.

Alasannya, kualitas militer Indonesia memang diakui berada di atas militer Filipina.

"Kekuatan militer Filipina jauh di bawah Indonesia. Ya selama ini mereka kan bergantung sekali kepada AS," ujar Harits kepadaKompas.com, Sabtu (24/6/2017).

Alat utama sistem persenjataan Filipina pun jauh kualitasnya di bawah Indonesia.

Filipina belum mempunyai jet tempur di angkatan udara dan belum memiliki kapal fregat untuk angkatan lautnya.

Artileri militer Filipina, lanjut Harits, menggunakan persenjataan produksi 1970-an, bahkan 1960-an.

Sementara di sisi lain kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS memiliki sistem persenjataan yang lumayan modern. Belum lagi mereka sangat menguasai medan Filipina Selatan.

Meski demikian, Harits meminta pemerintah Indonesia tidak serta merta memenuhi permintaan Filipina hanya atas dasar kategorisasi kelompok Maute adalah kelompok teroris.

Harits mengingatkan agar pemerintah Indonesia jangan melupakan fakta soal konflik di Marawi merupakan residu dari konflik panjang masyarakat minoritas Muslim terhadap pemerintah Filipina.

"Bahwa afiliasi sebagian faksi perlawanan di Mindanao dengan ISIS, itu adalah isu belakangan saja," ujar Harits.

"Jadi, pemerintah Indonesia perlu hati-hati dan cermat. Jangan sampai Indonesia tanpa sadar terseret konflik berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara yang sejak lama memang dikehendaki kekuatan global dengan kepentingan strategis di baliknya," lanjut dia.

Harits juga meminta pemerintah betul-betul memikirkan apakah pengerahan personel ke Filipina merupakan jalan terbaik mengalahkan pendukung ISIS di sana.

"Keputusan itu perlu didasarkan atas kajian mendalam tentang segala aspek, baik politik, sosial, ekonomi dan hal strategis lainnya, termasuk pada konteks domestik," ujar Harits.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved