Setelah Putusan PK Dualisme Kepengurusan, Haji Lulung Ajak Kader PPP Bersatu

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau yang karib disapa Haji Lulung menegaskan bahwa dirinya menghargai dan menghormati putusan MA mengenai dualisme kepengurusan di partainya.

Sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan putusan ‎ Peninjauan Kembali (PK) dualisme kepengurusan di PPP.

Putusan dengan No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 mengabulkan gugatan kubu Romahurmuziy (Romy) sekaligus menganulir
Putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan kubu Djan Faridz.

‎"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tentu saya menghargai dan menghormati putusan PK MA, sebagaimana saya menghormati putusan MA nomor 601 yang saat itu memenangkan Pak DF (Djan Faridz). Jadi, sejak awal saya memang hanya patuh pada ketetapan hukum, ini kan negara hukum," kata Haji Lulung di Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Lulung menghimbau dengan keluarnya putusan tersebut konflik atau dualisme di internal PPP yang berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun selesai.

Karena menurutnya, konflik yang terjadi berkepanjangan hanya akan membuat partainya ‎tertinggal dalam menghadapi Pileg maupun Pilpres 2019 mendatang.

"Saya mengajak seluruh kader PPP merajut dan bersatu kembali, khususnya kepada loyalis Pak Djan Faridz terkait dualisme di tubuh PPP. Mari semua pihak bersatu dan melakukan penguatan organisasi partai.‎ Tanpa soliditas PPP akan kedodoran menghadapi Pileg dan Pilpres 2019,"‎ katanya.

Lulung mengajak bulan ramadhan ini dijadikan momentum‎ bagi semua elite PPP untuk bisa mempersatukan. Sehingga, partai berlambang ka'bah tersebut kembali menjadi partai besar dan solid.
‎
"Jadi, mulai saat ini tidak ada lagi dualisme PPP. Semua kader PPP harus bersatupadu untuk membesarkan partai. Saya yakin, insyaallah jika keluarga besar PPP melakukan konsolidasi dengan baik, kemenangan di Pileg 2019 akan kita raih," pungkasnya.