Berkah Digitalitasi Pangkas Lamanya Perizinan di Tanah Air

Laporan wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkah digitalisasi telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia ketika satu abad lebih Hari Kebangkitan Nasional dirayakan.

Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan.

"Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Sabtu (20/5/2017).

Peringatan tahun ini mengangkat tema tentang "Pemerataan Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan Nasional".

Dia mencontohkan, perizinan di sektor listrik, dari 923 hari menjadi 256 hari. Demikian pula perizinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari.

Perizinan perindustrian bisa dipangkas dari 672 hari menjadi 152 hari. Demikian juga perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari.

Perizinan pertanahan, dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas jadi 14 hari.

"Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital," jelasnya.

Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi.

Baca: Sejumlah PNS DKI Bersantai di Bawah Pohon Sambil Jajan di saat Rekan Lainnya Upacara Harkitnas

Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa.

Satu hal yang pasti, menurutnya, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata.

Justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus meujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Dia berharap semua anak bangsa bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat.

"Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya," katanya.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun ini ketika mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini.

Malah sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi.

Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40 persen.

"Untuk itu Bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi," ujarnya.

Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama.

Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia.

Namun bagi bangsa ini mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.

"Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut," tegasnya. (ANDRI MALAU/TRIBUNNEWS)