KPK: Kasus Keterangan Palsu Miryam Mengacu Pasal 22 UU Tipikor, Bukan Pakai KUHAP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak KPK menyatakan pidana pemberian keterangan palsu di persidangan yang terkait perkara korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, dalam hal ini Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pun demikian dengan penyidikan kasus pemberian keterangan palsu di persidangan perkara korupsi proyek e-KTP yang menjerat anggota DPR Miryam S Haryani.

Adalah tidak tepat jika delik pemberian keterangan palsu terkait perkara korupsi menggunakan Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi saat membacakan tanggapan atas gugatan praperadilan penetapan tersangka Miryam S Haryani, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2017).

Pasal 22 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor berbunyi:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Pada sidang praperadilan sebelumnya, penasihat hukum Miryam mendalilkan atau menyatakan, Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor merupakan bentuk khusus dari Pasal 242 KUHP.

Kekhususan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa yaitu mengenai tindak pidana korupsi, dan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan tindak pidana korupsi Pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Pihak Miryam juga menyampaikan, berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila ada keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi yang disangka palsu maka untuk mengajukan penyidikan terhadap tersangka dilaksanakan berdasarkan Pasal 174 KUHAP.

Selain itu, mereka juga mendalilkan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi e-KTP atas terdakwa Irman dan Sugiharto telah menolak mendakwa Miryam berdasarkan Pasal 174 KUHAP juncto Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor dan mendengar keterangan saksi yang lain terlebih dahulu.

Atas dalil tersebut, KPK menyatakan dalil penerapan Pasal 174 KUHAP yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan adalah bertentangan dengan Pasal 174 ayat (3) KUHAP.

Selain itu, pihak Miryam juga menunjukkan ketidakkonsistenan dakam penerapan Pasal 174 ayat (3) KUHAP, karena di satu sisi mendalilkan bahwa penerapan Pasal 174 KUHAP melalui proses penyidikan, sedangkan terkait dengan penerapan Pasal 174 ayat (3) KUHAP ditindaklanjuti dengan proses penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

"Dengan demikian, aturan pidana khusus yang diterapkan adalah Pasal 22 Undang-undang Tipikor," kata Setiadi saat membacakan surat tanggapan gugatan praperadilan Miryam S Haryani

Menurutnya, ketentuan Pasal 22 UU TIPIKOR cakupannya lebih luas dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada ketentuan Pasal 242 KUHP.

Hal ini tentunya sesuai dengan latar belakang dibentuknya UU Tipikor, antara lain karena tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Adapun ketentuan Pasal 22 UU Tipikor ini tidak hanya dapat diterapkan kepada saksi yang memberikan keterangan tidak benar pada saat dalam persidangan tindak pidana korupsi. Tapi, juga dapat diberlakukan pada tahap penyidikan.

"Dengan demikian dalil Pemohon yang mengkaitkan ketentuan pasal 22 UU Tipikor dilaksanakan berdasarkan Pasal 174 KUHAP adalah tidak benar, karena keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi hanya menerapkan Pasal 22 UU jouncto Pasal 35 UU Tipikor dan oleh sebab itu dalil Pemohon harus dikesampingka," jelas Setiadi.

Beberkan Fakta Saat Miryam Cabut BAP 

Setiadi juga mengungkapkan dalam sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Asiadi Sembiring, bahwa beberapa fakta yang terungkap dalam sidang perkara korupsi proyek e-KTP dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Yakni, Miryam telah mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menyatakan telah mendapat tekanan dari penyidik KPK. Miryam juga menyanggah dalil pihak KPK tersebut pada persidangan tersebut.

Namun, pihak KPK telah menghadirkan tiga orang penyidiknya yang melakukan pemeriksaan dan membuat BAP terhadap Miryam, yakni Novel Baswedan, A Damanik, dan Mochammad Irwan Susanto.

Ketiganya menerangkan Miryam tidak dalam tekanan, ancaman maupun paksaan, saat dimintai keterangan oleh penyidik. Dan Miryam tidak diperiksa dalam ruangan kecil berukuran 2x2 meter pesegi karena diperiksa dalam ruangan standar pemeriksaan.

Lebih dari itu, ketiga penyidik KPK juga menyampaikan Miryam saat diperiksa tidak menangis maupun muntah-muntah. 

Dan video rekaman pemeriksaan Miryam pada tahap penyidikan yang ditunjukkan di persidangan saat itu juga tidak terlihat ada penekanan baik fisik maupun psikis kepada pemohon.

Kepada hakim Setiadi Sembiring, Setiadi juga mengungkapkan bahwa ada temuan sakinan BAP Miryam telah direvisi dengan coretan dan tulisan tangan dari Miryam sendiri sebelum mencabut BAP di persidangan Terdakwa Irman dan Teguh.

Saat pencabutan keterangan dalam BAP di sidang tersebut, majelis hakim telah memperingatkan Miryam agar memberikan keterangan secara bebas, jujur dan objektif.

Namun, Miryam tetap pada mengatakan, bahwa keterangannya dalam BAP tersebut tidak benar dan mencabutnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Setiadi menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Miryam yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan kasus e-KTP telah dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tipikor.

"Sehingga dalil Pemohon (Miryam S Haryani) yang menyatakan penyidikan terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu di depan pengadilan dilaksanakan berdasarkan Pasal 174 KUHAP adalah tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, harus dikesampingkan," tukasnya.