Korupsi KTP Elektronik
Olly Dondokambey: Belanja Kementerian Bukan Bidang Saya
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengaku tidak tahu soal adanya anggaran proyek e-KTP yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengaku tidak tahu soal adanya anggaran proyek e-KTP yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebab sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR tahun 2009-2013, dia tidak mengurus soal anggaran kementerian.
“Kebetulan saya wakil ketua (Banggar) bidang transfer daerah jadi tidak bicara departemen (kementerian). Belanja departemen bukan bidang saya,” tegas Olly saat menjadi saksi untuk dua terdakwa mantan penjabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Sebagai pimpinan Banggar DPR, Olly menjelaskan bahwa yang dia urus adalah soal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke daerah.
“Saya tidak pernah dalam pembahasan belanja departemen, apalagi e-KTP,” tegas Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini.
Olly menjelaskan, pemerintah memang menyampaikan kepada Banggar nota keuangan, yang berisi rencana program kerja pemerintah.
Namun, dia mengaku hanya membacanya secara makro saja, tidak detail.
“Pemerintah memberikan buku tebal begini (nota keuangan), itu ada rinciannya pasti. Bagi saya, ngapain saya baca semua, saya hanya baca makronya, sebab komisi yang akan baca detailnya,” ujar Olly.
Setelah dibahas di komisi, kata Olly, Banggar tidak mungkin mengubah apa yang telah disetujui sebelumnya.
Termasuk soal anggaran e-KTP di Komisi II DPR.
“Mekanisme di DPR, kalau Komisi II setuju, kita tidak mungkin mengubah. Jadi buat apa mereka lobi saya,” kata Olly dengan tegas membantah telah menerima uang dari proyek e-KTP.