Korupsi KTP Elektronik

Pimpinan Fraksi Punya Peran Besar Dalam Pembahasan KTP Elekronik

Tayang: Kamis, 23 Maret 2017 18:33 WIB

Penulis: Eri Komar Sinaga

Editor: Adi Suhendi

Pimpinan Fraksi Punya Peran Besar Dalam Pembahasan KTP Elekronik

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno hadir pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Pada sidang tersebut, Teguh Juwarno dan mantan Wakil Ketua Komisi II lainnya, Taufik Effendi menjadi saksi untuk terdakwa Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Baca Selanjutnya:

5 Contoh Sambutan Hari Kesaktian Pancasila, Singkat tapi Penuh Pesan Moral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRI RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno jadi saksi dalam sidang kasus KTP elektronik, Kamis (23/3/2017).

Dalam kesaksiannya, teguh Juwarno mengatakan sikap anggota fraksi di Komisi akan tergantung keputusan ketua fraksi.

Misalnya saat pembahasan anggaran sebuah program, Teguh Juwarno yang saat itu duduk sebagai wakil ketua Komisi II DPR RI akan menurut pada ketua Fraksi PAN.

"Umumnya dibahas bersama. Kalau sudah disepakati harus ditaati," kata Teguh Juwarno di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Namun, Teguh mengaku fraksi PAN tidak pernah membahas mengenai sikap partainya terkait penganggaran KTP elektronik.

Mantan Wakil Ketua Komisi II dari fraksi Partai Demokrat Taufik Effendi pun mengatakan hal serupa.

Kata Taufik Effendi, pimpinan fraksi memegang peranan penting.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK hari ini menghadirkan enam saksi untuk dua terdakwa Irman dan Sugiahrto.

Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

Sementara Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.

Negara disebut menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triiun anggaran penggadaan KTP elektronik.