Pengamat: Kasus Korupsi e-KTP Bersihkan Orang-orang Korup di Dalam Pemerintahan Jokowi

Proses hukum, harus dilanjutkan sampai tuntas tanpa memandang siapa yang terlibat di dalamnya, termasuk jangan sampai baru diungkap setelah Pilkada selesai atau bertujuan untuk mengamankan agar Pemilu 2019 mendatang berjalan lancar.

"Hukum tidak boleh tergantung situasi politik. Proses harus terus dijalankan," kata Mahfud MD saat menghadiri Seminar Nasional Madura menjadi Provinsi di Pamekasan, Sabtu (12/3/2017) malam.

Pria kelahiran Sampang, Madura, ini menambahkan, aparat hukum yang lain harus membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaik-baiknya tanpa harus menghadang dan menghambat secara psikologis dan secara politis.

"KPK agar segera meningkatkan dari penyelidikan kepada penyidikan karena saya melihatnya dua alat bukti sudah dikantongi KPK," ungkapnya.