Selasa, 30 September 2025

Kemendikbud Revitalisasi Kurikulum SMK Agar Selaras dengan Dunia Usaha dan Industri

Saat ini telah tersusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri, di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, 28 Februari 2017. Hadir Mendikbud Muhadjir Effendy, Menperin Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Kemendikbud menyiapkan kebijakan revitalisasi SMK seperti penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), penyediaan sumber daya guru-guru produktif yang siap menggembleng anak didik untuk siap menjadi tenaga terampil yang handal dan siap bersaing.

"Kami menyambut baik realisasi kerjasama lintas sektor, antara pemerintah pusat dan daerah serta industri dan dunia usaha. Setiap SMK harus punya mitra industri dan usaha," ujar Mendikbud dalam pernyataan persnya usai acara peluncuran program pendidikan vokasi industri di Mojokerto, Jawa Timur yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Selasa(28/2/2017).

Saat ini telah tersusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri.

Sebanyak 1.775 SMK, meliputi 845.000 siswa menjadi target sasaran untuk dapat terhubung dan bersinergi dengan 355 perusahaan industri.

“Untuk tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industri saat ini akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara 49 perusahaan industri dengan 214 SMK di Provinsi Jawa Timur,” ujar Mendikbud.

Sedangkan, tahap selanjutnya pada tahun 2017 akan diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten.

Turut hadir pada kegiatan peluncuran tersebut Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan SMK dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Gubernur Jatim menyatakan bahwa perbaikan SMK yang dilakukan Kemendikbud mendorong berbagai perbaikan sistem pemelajaran SMK di Jatim.

Diantaranya telah ditunjuk enam SMK dengan kurikulum Jerman, pembentukan SMK plus Balai Latihan Kerja (BLK) atau SMK mini dengan kapasitas 54 ribu orang lulusan per tahun yang sebagian besar pesertanya dari pondok pesantren, peningkatan keterserapan lulusan SMK dengan sertifikasi, dan pembentukan karakter peserta didik.

Mendikbud berkesempatan mengunjungi SMK Negeri 1 Buduran, Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut, beliau mengapresiasi beragam karya siswa seperti pakaian yang dibuat dengan menggunakan kain nusantara, baik batik, ikat maupun tenun. Saat menyaksikan praktik kerja para siswa jurusan perhotelan.

Mendikbud berpesan agar hubungan sekolah dengan industri dijaga dengan baik, serta perlunya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan