1.000 Pemuda Maluku jalani Diklat Vokasi Pelayaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah memberikan bantuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayaran juga diberikan kepada 1.000 pemudaMaluku melalui Diklat Vokasi di bidang pelayaran.

Menhub Budi menuturkan, selama ini keahlian yang dimiliki anak buah kapal di pelayaran rakyat, hanya mengandalkan kemampuan otodidak yang didapat dalam kesehariaannya berlayar.

Sebanyak 1.000 pemuda dan pemudi Maluku, yang memiliki pendidikan minimal SLTP, masih sehat, dan bersemangat bekerja di bidang pelayaran, akan diikutkan Diklat Vokasi pelayaran.

Penyelenggaraan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut, dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub, bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan Pemerintah Provinsi Maluku. Diklat yang dilakukan secara gratis ini, menyasar masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah.

Ke-1.000 siswa tersebut, akan mengikuti Diklat Vokasi di sekolah Perhubungan yaitu di PIP Makassar dan BP2IP Barombong selama kurang lebih 15 hari. Mereka akan mendapatkan tiga sertifikat yaitu, Basic Safety Training, Security Awareness Training, Advance Fire Fighting, dan ditambah dengan buku pelaut. Dengan modal sertifikat dan buku pelaut tersebut, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan ratingnya.

"Saat ini, pada tahap I telah terjaring 240 siswa diklat vokasi yang akan mengikuti diklat di PIP Makassar sebanyak 120 siswa, dan di BP2IP Barombong sebanyak 120 siswa," kata Budi Karya dalam keterangan persnya, Kamis (9/2/2017).

"Diharapkan setelah mengikuti diklat singkat, mereka telah memiliki keahlian dasar di bidang pelayaran, untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal berjalan dengan baik. Sehingga tidak banyak lagi kecelakaan akibat kelalaian prosedur," ungkapnya.

Lebih lanjut dalam laporannya, Menhub mengatakan pada tahun 2017 ini, Kemenhub juga telah menganggarkan sebesar Rp 200 miliar membangun 100 kapal rakyat berbobot 35 GT, dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia dan sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam waktu dekat ini, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang pembangunannya juga dilakukan di Maluku, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dioperasikan.

Menhub Budi juga mengungkapkan telah berkomitmen untuk menyempurnakan peraturan terkait pelayaran rakyat, yang diatur dalam aturan Standar Kapal Non Konvensi / Non Convention Vessel Standard (NCVS). Penyempurnaan yang dilakukan salah satunya terkait aturan pengawasan, bahwa kapal-kapal rakyat di bawah 35 GT pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Setempat. Sementara, Kemenhub akan melakukan supervisi kepada pemerintah daerah selaku pengawas, dengan cara pemberian bimbingan teknis, penyuluhan, dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.