Rhoma Irama Sebut Partai Idaman Siapkan Dana Untuk Akuisisi Partai Lain

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gagal lolos verifikasi faktual Partai Politik (Parpol) tidak membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Islam Damai Aman (Idaman) patah arang.

Ketua Umum DPP Partai Idaman, Rhoma Irama, mengatakan partainya akan mengakuisisi partai yang sudah lolos agar partainya bisa berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Rhoma Irama dalam konfrensi persnya di kantor DPP Partai Idaman, Jakarta Timur, Minggu (9/10/2016), menyebut bahwa saat ini ada sekitar 73 partai yang sudah lolos verifikasi siap diakusisi.

Pihaknya sudah melakukan seleksi terhadap partai-partai tersebut dan menemukan empat partai yang berpotensi diakusisi.

"Kita sudah berdialog kurang lebih dengan empat partai, insyAllah dalam waktu minggu ini juga, kita akan menandatangani akta notaris," katanya.

Opsi untuk mengakuisisi partai yang sudah lolos verifikasi, menurut Rhoma Irama, sudah dipertimbangkan sejak lama.

Namun pihaknya lebih memilih untuk bekerja keras membangun jaringan partai.

Hingga akhirnya pada 29 Juli 2016 lalu partainya tidak sanggup memenuhi pesyaratan yang ada, hingga akhirnya dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Rhoma Irama mengaku sudah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, setelah partainya dinyatakan gagal lolos verifikasi.

Raja dangdut itu mengatakan Yasonna menyarankan agar Partai Idaman mengakuisisi partai yang sudah lolos verifikasi.

Rhoma Irama belum mau membuka partai mana yang akan diakuisisi.

Namun, ia memastikan partai yang berpotensi diakuisis adalah partai yang memiliki visi-misi yang kurang lebih sama dengan partai Idaman.

Rencanannya akuisisi itu akan dituntaskan beberapa hari ke depan.

Soal anggaran yang disiapkan untuk mengakuisisi partai tersebut, Rhoma Irama belum mau buka mulut.

Namun, ia mengakui ada anggaran yang disiapkan, karena memang untuk mengakuisisi partai lain dibutuhkan dana.

"Ada dana operasional, seperti mereka harus menyelenggarakan musyawarah nasional partai tersebut, dana tersebut relatif saja," katanya.