Demokrasi Pilkada di PPP Terancam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan mengatakan, demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada dapat terancam.

Pasalnya, jelang pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia masih ada partai yang bersengketa.

Salah satunya, berlarutnya perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal ini memberikan dampak pada tiket bakal calon kepala daerah yang tidak jelas, antara kubu Djan Faridz atau kubu Romahurmuziy yang berhak menentukan.

Berlarutnya masalah ini dinilai bermuara pada Kementerian Hukum dan HAM yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Djan Faridz.

"Bagaimanapun, dia tidak menghormati putusan MA yang dimenangkan kubu Djan. Itu awalnya. Lalu kemudian, kubu Romi (Romahurmuziy) diacak-acak. Ia pro Pemerintah, makanya pengurusnya dari Pemerintah," kata Asep saat dihubungi, Rabu (21/9/2016).

Pengamat hukum tata negara ini juga menyebut, hal ini juga berimbas terhadap banyaknya kader PPP maju perseorangan. Dengan begitu, fenomena yang terjadi jelang Pilkada ini adalah kolaborasi antara ketidakberesan demokrasi, diperparah oleh sikap Menkumham.

"Ini seperti menginjak-injak demokrasi, karena bermula Kemenkumham. Istilah Itu lebih lugas. Program yang tidak detil berimbas ini pada kekacauan, dan ini buahnya," katanya.

Menurutnya, untuk mencegah hal tersebut, maka yang harus diambil adalah aspek yuridis formal, yakni putusan pengadilan yang benar. Termasuk, MK harus segera mengambil putusan terkait dualisme ini. Sayangnya, sampai saat ini MK masih menggantungkan kasus ini.

"Yang juga patut dicatat, realitas politik tidak bisa dinafikan. Harus ada ketidak selarasan. Ini cerminan dari sisi parpol. Hukum dan politik diakomodir. Agar politik atau hukum, tidak saling mengangkangi. Kita takutnya ada ambisi kekuasaan yang besar. Dalau ini terjadi tidak akan ada saling legowo. Ini kembali ke aktor politik, agar mau untuk membangun demokrasi yang beradab," katanya.