Setelah Didata, Jumlah PNS 'Siluman' di Indonesia Berjumlah 10 Ribu Orang

TRIBUNNEWS.COM, UNGARAN - Sebanyak 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di seluruh Indonesia masuk dalam kategori "siluman".

PNS tersebut masih tercatat dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), masih menerima gaji setiap bulan, namun yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

"Data awal, 97.000 masuk PNS 'ghost'. Kemudian tersisa 74.000, kita verifikasi turun 25.000 dan sekarang masih ada 10.000," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI Bima Haria Wibisana ditemui seusai meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN Semarang yang menempati eks gedung Samsat Kabupaten Semarang di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (10/8/2016.

PNS "siluman" ini, kata Bima, sudah beberapa kali diverifikasi namun hasilnya tetap mentok.

Berdasarkan institusi, jumlah PNS siluman paling banyak bekerja di institusi TNI/Polri. Pihaknya mengaku sulit mengakses data tersebut lantaran dana pensiun PNS bersangkutan berada di PT Asabri.

"Dana pensiunnya tidak di Taspen, sehingga kita sulit mengakses data orang-orangnya. Kita minta tolong ke Kemenhan untuk memverifikasi 4.500 PNS di lingkungan TNI/Polri," ungkapnya.

Sedangkan sisanya, sebanyak 5.500 PNS "ghost" tersebut, lanjutnya, akan dipilah lagi mengenai status kepegawaiannya.

"Kita kelompokan, kita serahkan ke pejabat pembina kepegawaian untuk diperiksa. Kalau orangnya tidak ada, akan kita hapus daridatabase," tandasnya.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah PNS siluman tersebut fiktif atau tidak. Misalnya kemungkinan yang bersangkutan sakitstroke dan tidak pernah melapor.

"Yang paling tahu masing-masing BKD," lanjutnya.

Terkait pendirian UPT BKN, Sekretaris BKN RI, Usman Gumanti mengatakan, tahun ini ada 9 unit yang didirikan, antara lain di Serang, Kendari, Jambi, Mataram, Gorontalo, Lampung, Padang dan Bengkulu, termasuk UPT BKN Semarang yang ada di Bergas, Kabupaten Semarang ini.

Keberadaan UPT BKN, jelasnya, bertujuan mempercepat alur layanan kepegawaian di daerah.

"Selain fasilitas berbasis computer assisted test (CAT) danassesment center, UPT ini juga akan melayani layanan kepegawaian," jelasnya.