Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atasi Masalah di Tempat Wisata
Bambang menginginkan PUTRI bisa bermanfaat bagi para anggotanya dan tentunya juga berguna mendukung program pemerintah dalam mendatangkan turis.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) mengadakan rapat konsolidasi dengan seluruh Dewan Pimpinan Pusat PUTRI dan Muspida Bogor, Jawa Barat.
Rapat tersebut membahas cara meningkatkan wisatawan lokal dan mancanegara di taman rekreasi Tanah Air.
Acara konsolidasi ini digelar di Hotel Lodge Safari, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).
Turut hadir Ketua Umum DPP PUTRI Bambang Soetanto, Ketua III Putu Supadma Rudana, Ketua IV Frans Manangsang, anggota Komisi V DPR Anton dari Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto.
Bambang memaparkan keinginannya agar PUTRI organisasi yang didirikan 10 November 1977 ini bisa kembali bangkit.
"Program-program semua sudah ada, penyempurnaan AD dan ART sudah ada. Sehingga program berikutnya adalah bagaimana PUTRI nanti bisa membentuk DPD-DPD tingkat 1 di 33 provinsi. Mohon agar kepala pariwisata di daerah semua memfasilitasi untuk pembentukan DPD tingkat 1, surat sudah kirim semua ke kepala dinas pariwisata dan ditembuskan ke gubernur," kata Ketua Umum DPP PUTRI, Bambang Soetanto dalam keterangan pers, Senin (8/78/2016).
Bambang menginginkan PUTRI bisa bermanfaat bagi para anggotanya. Selain itu tentunya juga berguna mendukung program pemerintah dalam mendatangkan turis mancanegara.
Ia mengingatkan target pemerintah wisatawan mancanegara sebanyak 22 juta serta wisatawan dalam negeri 275 juta sampai dengan 2019. Bambang mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan DPR dan DPRD.
"Misalnya contoh Taman Safari Indonesia ini berkembangnya luar biasa. Tapi kalau pemda tidak memperhatikan atau memberi dukungan, apakah masuk Taman Safari itu lancar atau macet, pasti itu akan menghambat. Lalu dengan adanya Taman Safari ini pasti akan timbul pengembangan ekonomi kerakyatan, kalau tidak diatur, pasti akan mengganggu," kata Bambang yang juga Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini.
Sementara, Ketua IV Frans Manangsang yang juga Direktur Utama Taman Safari Indonesia mengeluhkan kemacetan di jalur Puncak yang berimbas pada jumlah wisatawan lokal dan mancanegara di Taman Safari Indonesia.
"Jalur Puncak ini sudah sangat padat meskipun di hari biasa," ujar Frans.
Dulu kemacetan di jalur Puncak hanya terjadi saat akhir pekan. Namun saat ini hampir tiap hari kemacetan parah terjadi. Titik macet di antara lain di Pasar Cisarua, kawasan Megamendung, dan Pasar Warung Kaleng Kampung Arab.
Menurut Frans, pihaknya telah berkomunikasi dengan Muspida Kabupaten Bogor untuk mengatasi hal itu, namun belum ada hasil.
Frans menambahkan, pihaknya selama ini telah mengeluarkan dana CSR sekitar Rp 15 miliar, termasuk untuk membuka dan memperbaiki jalur alternatif menuju Taman Safari Indonesia, namun hasilnya jauh dari maksimal.
Selain itu, Frans juga mengeluhkan banyaknya PKL liar di sepanjang jalur menuju Taman Safari Indonesia.
Karena itu, Frans meminta agar pemerintah pusat dan daerah turun tangan membantu mengatasi macet di jalur Puncak karena berdampak pada kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.
Apalagi September tahun ini Taman Safari Indonesia akan kedatangan dua panda raksasa dari China yang diprediksi bakal menyedot tambahan pengunjung naik satu kali lipat dari biasanya.
"Kalau macet parah jalur ke Taman Safari dan banyak PKL, jalur alternatif masih rusak, ini tentu akan jadi masalah besar," ucapnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR Anton dari Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto berjanji akan membantu.
Dia akan membawa isu kemacetan di Jalur Puncak ke DPR agar bisa segera diatasi, termasuk juga di berbagai lokasi wisata lainnya.
"Di Komisi V DPR ada program untuk menghubungkan jalan desa ke desa. Nilainya Rp 1,5 miliar. Rp 300 juta itu untuk dana pendamping dan Rp 1,2 miliar untuk pembangunan jalan," ucapnya.
Dia juga berjanji akan mengawal pembangunan dan perbaikan jalur alternatif di jalur Puncak, termasuk mengatasi PKL yang marak.
Ketua III DPP PUTRI Putu Supadma Rudana mengatakan, sinergi antara PUTRI, pemerintah pusat dan daerah memang sangat penting dan harus segera diwujudkan. Dengan begitu target pemerintah meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan manca negara bisa tercapai.
"PUTRI bersama pemerintah pusat, daerah dan jajaran Muspida harus bersinergi bersama mencari solusi, bagaimana merangkul semua pihak. Ke depan hubungan antar lembaga harus ditingkatkan, dengan begitu taman rekreasi di Indonesia mampu bersaing di asia dan dunia," imbuhnya.
