Minggu, 5 Oktober 2025

Pemilu 2019

Harus Ada Mekanisme Baru Partai Politik Evaluasi Kadernya

Dirinya menyoroti soal sistem penyaringan kepala daerah harus benar-benar diperhatikan oleh masing-masing parpol.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah anggota dewan mengikuti Rapat Paripurna terkait tax amnesty di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan RUU APBN-P Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung Muradi menilai belum ada mekanisme baru dari partai politik (parpol) untuk mengusung kader terbaiknya maju sebagai calon kepala daerah.

Dirinya menyoroti soal sistem penyaringan kepala daerah harus benar-benar diperhatikan oleh masing-masing parpol.

Muradi berharap, jangan sampai Parpol memberikan pembelajaran yang kurang baik untuk masyarakat.

"Harus ada mekanisme baru, dan ini harus menjadi evaluasi partai. Karena mekanisme ini menjadi penting, jangan sampai setiap anggota partai cacat moral," kata Muradi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Untuk itu dirinya meminta, parpol harus memberikan peringatan tegas kepada kader yang terlibat di kasus korupsi tapi juga di kasus lainnya, seperti tindak asusila harus memberikan sanksi tegas.

"Jangan hanya di PAW (Pergantian Antar Waktu) atau dipanggil saja, harus ada kejelasan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved