Pertimbangkan Soliditas Internal Terkait Kepemimpinan Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Wacana memperpanjang jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri harus disikapi hati-hati oleh Presiden Jokowi. Karena akan berimplikasi pada dinamika internal Polri yang saat ini tengah solid-solidnya.

Hal ini dikatakan oleh Muradi, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (11/6/2016).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah yang tidak cukup tepat, hanya akan membuat Polri berada dalam situasi yang tidak cukup baik dan tidak terkonsolidir.

Kondisi tersebut dalam derajat politik tertentu akan juga berimplikasi pada pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi secara faktual stabilitas politik membutuhkan soliditas semua lini agar fokus dalam menjalankan program2 pemerintahan yang tengah berjalan.

"Sejauh ini wacana tersebut tidak cukup memiliki pijakan yang kuat karena secara faktual, ketersediaan perwira-perwira tinggi yang cakap telah siap menerima estafet kepemimpinan di Polri," kata Muradi.

"Bahkan dalam 15 tahun terakhir, kesiapan SDM Polri pada saat ini diangap paling lengkap karena sebaran perwira tinggi relatif merata di setiap angkatan dan unit di Polri," tambahnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mengindikasikan bahwa hal tersebut menjadi pondasi yang kuat bagi konsolidasi dan soliditas internal Polri.

Kebutuhan konsolidasi dan soliditas internal tersebut harus dipastikan dengan tertib dan berjalannya proses kaderisasi personik di polri utk memastikan estafet kepemimpinan Polri.

Dengan kata lain, Muradi menegaskan kembali, presiden perlu mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang jabatan kapolri, karena guliran dan proses kepemimpinan di polri membutuhkan kepastian.

Agar mekanisme pergantian kepemimpinan di polri akan berimplikasi baik bagi pemerintahan itu sendiri. Akan baik apabila Presiden lebih mempertimbangkan merit system yang telah baik dan tertata di internal Polri yang selama ini relatif berjalan dengan baik.

Apalagi dalam budaya organisasi kepolisian, capaian tertinggi seorang perwira adalah mencapai jabatan kepangkatan dan posisi tertinggi.

"Dengan loyalitas yang tinggi bagi negara dan penguatan internal dalam tata kelola yang selama ini dilakukan," Muradi menegaskan.