Soal Simposium Tandingan, Pemerintah Harus Ambil Sikap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota dewan Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah seharusnya mengambil sikap mengenai terus beredarnya diskusi menyoal pelanggaran HAM masa lalu.

Menurutnya, saat ini sudah ada dua kubu yang terpecah antara masyarakat dan angkatan bersenjata, terbukti dengan hadirnya Simposium Nasional tandingan yang akan digelar pada 1 Juni besok.

"Pemerintah harus segera ambil sikap soal tragedi masa lalu. Jangan terus berlarut-larut mengenai penyelesaiannya," ujarnya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Tantowi menjelaskan dengan adanya Simposium tandingan, menandakan ada kelompok yang tidak menyenangi dengan digelarnya simposium sebelumnya oleh korban tragedi 65 dan melibatkan Menkopolhukam serta Lemhanas.

Dirinya menyampaikan bahwa dia tidak yakin bahwa seluruh anggota TNI juga sepakat tentang Simposium tandingan tersebut.

"Bisa saja saat ini ditubuh TNI juga pecah soal kejadian di tahun 1965. Sekarang teknologi sudah maju dan seluruh informasi mudah didapatkan. Jadi sudah tidak perlu lagi ditutup-tutupi," ujarnya.

Sebelumnya, Simposium soal komunisme untuk menanggapi simposium yang digelar pemerintah, akan di gelar pekan ini.

Penggagasnya antaralain Purnawirawan TNI, organisasi masyarakat (ormas) Islam dan ormas kepemudaan.

Simposium tersebut bertajuk "Menvamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain."

Rencananya perhelatan tersebut akan digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, 1-2 Juni mendatang.

Di simposium tersebut antara lain akan hadir sebagai pembicara adalah mantan Danjend Kopassus TNI AD, Letjend TNI (Purn) Sintong Pandjaitan, Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Riziek, serta Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Disimposium tersebut rencananya juga akan hadir mantan Panglima TNI sekaligus mantan Wakil Presiden, Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

"Kami ingin meluruskan saja," kata Ketua panitia simposium, Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri kepada wartawan, di gedung Dewan Dakwah Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).