Reshuffle Kabinet
Idil: Menteri dari PDIP dan Nasdem Layak Diganti
Dia tidak menampik jika menteri dari partai pengusung utama pemerintahan Jokowi yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem termasuk layak untuk diganti.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal merombak Kabinet Kerja jilid II.
Desas-desus mengenai hal tersebut cukup hangat diperbincangkan belakangan ini.
Menteri dari non partai politik (parpol) termasuk menteri dari partai pengusung utama pemerintah Jokowi, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem dinilai layak dievaluasi.
Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan (Unpad), Idil Akbar mengatakan, Presiden Jokowi memang sudah selayaknya melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.
Terutama terhadap para menteri yang kinerjanya kurang memuaskan ekspektasi publik.
"Saya kira memang ada beberapa nama yang menurut saya sudah layak direshuffle," kata Idil, ketika dihubungi wartawan, Sabtu (2/3/2016).
Menurut Idil ada sejumlah menteri yang dinilai kurang memuaskan kinerjanya.
Dia tidak menampik jika menteri-menteri dari partai pengusung utama pemerintahan Jokowi yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem termasuk layak untuk diganti.
"Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menteri ESDM Sudirman Said (non parpol), Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle," jelasnya.
"Menteri Puan Maharani yang hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai kinerja, dan pada beberapa kondisi sering blunder. Seperti yang kasus kemarin menganggarkan Rp 140 miliar untuk bikin website, itu sebenarnya merusak kinerja pemerintahan," tambahnya.
Begitu pula dengan Menteri Yasonna Laoly yang kinerjanya dilihat banyak orang justru merugikan pihak-pihak tertentu.
Berkaca dari peran pemerintah dalam konflik kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle, karena dalam beberapa persoalan terutama ketika mencuatnya dualisme PPP dan Golkar ada campur tangannya. Dia terlalu jauh mengintervensi parpol sehingga dualisme kepengurusan dua partai itu tidak kunjung usai," bebernya.
Terlebih, kata Idil, surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar dan PPP yang diterbitkan Menkumham selaku wakil pemerintah juga malah tidak menyelesaikan persoalan-persoalan substantif.
Sehingga konflik parpol makin berlarut.
Sedangkan dari Partai Nasdem terdapat nama Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang dinilai tidak punya terobosan dalam kinerja.
"Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem ayem kinerjanya. Tapi untuk konteks reshuffle perlu ada pertimbangan Presiden. Kita lihat dulu dari kinerjanya ke depan, kalau memang tidak juga ada kemajuan ya sudah tepat untuk di-reshuffle," ujar Idil.
Untuk menteri dari kalangan profesional non parpol, Idil menyoroti Menteri ESDM Sudirman Said.
Menurutnya, kinerja Sudirman patut menjadi catatan penting bagi Presiden Joko Widodo dalam merombak ulang kabinet.
Mengingat, mantan direktur PT Pindad itu kerap menuai polemik pada setiap kebijakannya, terutama soal keberadaan Freeport di Indonesia.
"Kita tahu Menteri ESDM agak kontraproduktif dalam memberikan proses-proses politik. Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain, dan pada kasus Freeport menurut saya dia cukup layak untuk di-reshuffle," jelasnya.
Profesional lain yang juga memble dalam bekerja adalah Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian.
Di mana, target pemerintah menyediakan dua juta lahan pertanian dan upaya mewujudkan swasembada pangan yang masih kabur dari realitas.
"Padahal pemerintahan ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada kinerja Mentan dalam bidang pangan. Sebenarnya menteri dari profesional mempunyai peluang besar untuk menujukkan kinerja atau tidak," kata Idil.
Untuk itu, dia berharap Presiden Jokowi segera menentukan sikap dalam merubah kembali struktur kabinetnya.
Apabila memang ingin menyelamatkan pemerintahannya hingga 2019 nanti.
"Bagaimanapun menurut saya harus ada kepastian. Kalau tidak ada reshuffle oke, mungkin Jokowi perlu memperbaiki lagi internal pemerintahannya. Kalau memang ada reshuffle paling lambat sampai bulan Juni harus ada kepastian," tegas Idil.(*)
