Sekjen PDIP: Membangun Bangsa Harus Kolektif, Tak Bisa Perseorangan

TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pendidikan kader yang terus dilakukan partainya adalah untuk menanamkan semangat kolektivitas sebagai partai ideologis.

Dengan pemahaman dan semangat kolektif itulah, maka ketika mereka ditugaskan partai untuk duduk di ekskutif maupun di legislatif maka punya kesadaran bahwa untuk membangun bangsa ini haruslah dengan gotong royong atau dengan kolektivitas.

"Tidak bisa membangun suatu pemerintahan baik itu di daerah jika dilakukan dengan perseorangan," kata Hasto saat memberikan pidato pengarahan dalam acara Pendidikan Kader Pratama DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan tema Membangun Kader Ideologis dan Militan untuk Mewujudkan Tri Sakti berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945, di Wisma Sejahtera III, Sleman, Yogyakarta, Jumat (1/4/2016).

Sebagai partai ideologis, kata Hasto, maka sudah tentu dalam menghadapi setiap hajatan demokrasi menggunakan jalan kepartaian karena jalan itulah yang secara moral dan secara ideologis bisa dipertanggungjawabkan.

Hasto menegaskan, apa yang menjadi prinsip partainya bukan berarti anti terhadap perseorangan mengingat hal itu memang sudah diatur dalam konstitusi. Dan terhadap adanya fenomena perseorangan itu, kata dia, PDI Perjuangan menjadikannya sebagai otokritik.

"Tetapi kami meyakini bahwa jalan kepartaian itulah yang selama ini punya sejarah panjang bisa melahirkan pemimpin dari generasi ke generasi," ujarnya.

"Bagi PDI Perjuangan, bahwa kami percaya melalui demokrasi kepartaian inilah bisa berjuang memperjuangkan ideologi. Namun begitu, kita menghormati mereka yang memilih jalur perseorangan," tambah Hasto.

Sebagai gambaran atas keberhasilan PDI Perjuangan dalam melahirkan pemimpin, di tingkat nasional sekarang ini ada Presdien Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kemudian, di tingkat daerah, dari 10 kepala daerah yang tingkat keterpilihannya di atas 80 persen, sembilan diantaranya adalah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyuwangi, Bandarlampung, Kota Surabaya, Sukoharjo, dan Kota Denpasar.

"Dan dari mereka itulah kita patut belajar bahwa kita prinsipnya membangun bangsa ini dnegan kolektif kegotong royongan, bukan dari individu per individu," tukasnya.

Dan dengan prinsip itulah, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang diharapkan tetap bisa menjadi penjaga kebangsaan dan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengedepankan kolektivitas dan semangat gotong royong.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Eko Suwanto mengatakan, menyambut program kerja DPP PDI Perjuangan yang memprioritaskan pendidikan dan pelatihan kader kita sambut gembira.

"Kita sampaikan terima kasih Jogja dipercaya menjadi salah satu tempat Sekolah Partai dengan lahan 35.000 m2 di Bantul yang akan didukung sistem pendidikan, kurikulum, perpustakaan dan pengajar yang bagus. Ini bukti komitmen Partai dalam mempersiapkan kader yang ideologis dan militan sehingga mampu berjuang menyatu dengan rakyat baik yang distruktur Partai, lembaga legislatif maupun eksekutif," ujar Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan DIY

Sebagai partai ideologis yang lahir dari perjuangan rakyat, kata Eko, PDI Perjuangan bertekad untuk terus melahirkan kader yang dalam praktek hidupnya menghayati ajaran-ajaran Bung Karno dengan hidup mengabdi, jujur, melayani rakyat serta tegas anti korupsi untuk bersama-sama rakyat kembangkan sikap mental zero tolerance for corruption dalam segala kehidupan bangsa khususnya dalam mengelola APBN dan APBD.

"Kaderisasi menjadi kunci keberhasilan kader. Beberapa contoh diantaranya Djarot Syaiful Hidayat yang 10 tahun jadi walikota Biltar, Hasto Wardoyo di Kiulonprogo juga Rudy Hardyatmo di Solo adalah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang memberikan keteladanan bagaimana mengelola kekuasaan secara baik. Mohon doa dan dukungan rakyat, kita akan selalu dijalan ideologi, Pancasila 1 Juni 1945," kata Eko Suwanto.