Politisi DPR dan DPD Inginkan Pansus Freeport

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Politisi Senayan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat perlunya Panitia Khusus atau Pansus PT Freeport dibentuk.

Tujuannya untuk menuntaskan berbagai persoalan terkait pertambangan Freeport dan juga karut marut  masalah pertambangan di Tanah  Air.

Karena itu setelah terbentuk, Pansus Freeport harus segera memanggil orang orang yang terkait langsung dengan masalah ini sehingga masyarakat Indonesia bisa mengetahui duduk persoalan dan solusi yang harus diambil.

Demikian rangkuman dari pandangan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra , Elnino M Husein Mohi dan anggota DPD, Baiq Diyh Ratu Ganefi, ketika dimintai tanggapannya  terpisah, Rabu (20/1/2016) atas rencana Dewan membentuk  Pansus Freeport untuk mengurai dan menuntaskan persoalan sekitar Freeport dan juga masalah pertambangan secara keseluruhan.

Elnino menegaskan fraksinya, Gerindra, sejak awal mendukung pembentukan Pansus Freeport ini , sebab persoalan di Freeport begitu menyita perhatian masyarakat, setelah kasus pertemuan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin dengan Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid mencuat dan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

 “Menurut saya, persoalan  pertemuan itu sangat kecil. Justru persoalan besar adalah menyangkut eksistensi Freeport di Indonesia dan kaitannya manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Juga soal pejabat negara yang bermain dengan perizinan, seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang jauh jauh hari sudah mengeluarkan SK perpanjangan kontrak, padahal waktu pembahasan pun belum tiba,” ujar Elnino.

Karena itu tegas politisi muda Gerindra ini, orang seperti Sudirman Said harus dipanggil Pansus, apa dan mengapa dia mengeluarkan SK lebih awal, pasti ada hal hal yang perlu digali dari sana. Juga pihak pihak lain yang sangat mengetahui soal Freeport.

Ditanya soal perlukah Jusuf Kalla dipanggil juga karena keluarganya sempat bertemu dengan pimpinan Freeport di AS beberapa waktu lalu, Elnino menyerahkan masalah ke Pansus.

“Biar saja Pansus nanti yang mengurus soal ini. Perlu atau tidak JK dipanggil, itu kewenangan Pansus,” kata anggota Komisi I DPR ini.

Sebagai wakil rakyat, Elnino mengingatkan bahwa kekayaan tambang  Indonesia baik emas, perak, dan mineral lainnya harus membawa manfaat bagi sebesar besarnya kepentungan rakyat.

“Kita tidak anti investor asing, justru adanya investasi asing itu harus lebih membawa manfaat, bukan mudarat,” katanya.

Dukungan penuh untuk membentuk Pansus Freeport juga dikemukakan Senator asal NTB, Baiq Dyah Ratu Ganefi.

Menurutnya, Pansus Freeport sangat perlu dibentuk segera karena banyak persoalan  di lingkup pertambangan   besar di Tanah Air, seperti Freeport.

“Di daerah kami, tambang Newmont, juga sempat menyita perhatian publik saat divestasi saham beberapa waktu lalu,” katanya.

Dyah Ratu setuju orang orang yang terkait dan mengetahui soal Freeport seperti Menteri ESDM Sudirman Said dipanggil dan dimintai keterangan soal SK perpanjangan kontrak yang dikeluarkannya.