Nama Presiden dan Wapres Dicatut
Ultimatum untuk MKD DPR: Jangan Jadi Kaki Tangan Freeport !
Menurut Adhie, MKD sudah telanjur menjadi bagian kehidupan rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta untuk bekerja secara profesional dan proporsional.
Sebab menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, kasus dugaan catut nama Presiden saat bertemu Bos Freeport, menyangkut kehormatan serta kedaulatan bangsa dan negara.
"Jangan menjadi kaki tangan PT Freeport, apalagi diperalat Sudirman Said agar tidak di-reshuffle dari posisinya sebagai Menteri ESDM," kata Adhie kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/11/2015).
Menurut Adhie, MKD sudah telanjur menjadi bagian kehidupan rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Apalagi kasus ini sudah menjadi sorotan publik, karena itu sudah semestinya MKD bekerja secara maksimal.
"Ingat, MKD sudah terlanjur jadi bagian kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kasus yang akan diperiksa kali ini, menyangkut teradu Ketua DPR Setya Novanto, juga sudah jadi perhatian publik. Karena itu, produk MKD harus sebesar-besar demi kemaslahatan, kehormatan dan kedaulatan bangsa. Bukan sekedar urusan internal DPR," kata Mantan Jubir Presiden era Gus Dur ini
Meski begitu, Adhie mengingatkan agar MKD profesional, dan mendudukkan persoalan ini tetap pada proporsinya, yaitu terkait keinginan PT Freeport perpanjang kontrak karya dengan berusaha melawan hukum, sebagaimana diungkapkan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli beberapa waktu lalu.
Rizal mengungkapkan, sebut Adhie, bahwa ada persengkongkolan PT Freeport dengan salah satu menteri kabinet yang berusaha mengbah peraturan pemerintah untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya itu agar seolah-olah legal.
"Jadi, tugas utama MKD adalah menjawab pertanyaan paling mendasar untuk selanjutnya menjadi materi persidangan, yakni apakah Menteri ESDM akan membuka rekaman pertemuan tertutup Presdir PT Freeport dengan Ketua DPR Setya Novanto, apabila PT Freeport berhasil mengakali pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontrak karya secara melawan hukum itu?" ujarnya.
"Kita harus mengawasi jangan sampai MKD jadi kaki-tangan PT Freeport, dipakai untuk (hanya) menghukum pejabat Indonesia yang tidak mampu memperjuangkan misi dan keinginan mereka (untuk memperpanjang kontrak karya)," sambung Adhie.
Adhie berharap MKD bekerja serius untuk melahirkan tiga tiga rekomendasi politik. Pertama untuk anggotanya apabila terbukti melanggar etika.
Kedua, agar pemerintah mengawasi dan menertibkan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan besar lainnya agar tidak melakukan lobi-lobi secara tak terpuji dengan pejabat-pejabat tinggi negara.
"Dalam kaitan kasus ini, MKD juga wajib memberikan rekomendasi politik kepada pemerintah Obama, untuk melaporkan adanya perusahaan (PT Freeport) yang berpusat di AS terbukti melakukan praktek tercela di Indonesia. Amerika punya hukum sendiri untuk menindak perusahaan semacam ini," imbuh Adhie.
