Akbar Faisal Wacanakan Reposisi Kepemimpinan DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal menilai DPR telah diserang bertubi-tubi serta terganggu secara kelembagaan.

Hal itu menanggapi ‎laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait adanya politikus yang mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Sudirman mengakui politikus tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto.

"Kasihan DPR, kasihan juga Pak Novanto, bebannya berat sekali. Secara kelembagaan tidak bagus. DPR harus mengimbangi upaya pemerintah. Upaya istana yang sedang coba perbaiki performa. DPR juga harus berusaha untuk itu," kata Akbar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Menurut Akbar, kondisi tersebut membuat kinerja DPR bertambah berat.

Mengenai benar atau tidaknya dokumen tersebut, Politikus NasDem itu menilai secara moral telah mengganggu.

"Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," katanya.

Ia mencontohkan reshuflle yang dilakukan pemerintah. Akbar pun menilai DPR juga bisa melakukan hal tersebut dengan mewacanakan istilah baru reposisi kepemimpinan DPR.

"Sama sekali bukan untuk suka atau tidak suka, tapi menyelamatkan hal yang lebih besar. Ini saat yang tepat. Saya ingin coba istilah baru, reposisi kepemimpinan DPR, sekalian di alat kelengkapan. Suasana baru, supaya bisa beri persepsi positif ke DPR, tidak menafikan perubahan," ujarnya.