KPK Imbau Pejabat Daerah Tidak Takut Ambil Kebijakan
Ruki mengatakan demikian asalkan pengambilan kebijakan tersebut tidak didasari motif yang bersentuhan dengan unsur Pidana
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrrachman Ruki mengimbau kepada para pejabat daerah tidak dibayang-bayangi delik Pidana ketika ingin mengambil suatu kebijakan.
"Nah bahwa adanya ketakutan-ketakutan dari pengguna anggaran, apakah bupati atau gubernur atau kementerian/lembaga saya kira itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan," ujar Ruki di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Ruki mengatakan demikian asalkan pengambilan kebijakan tersebut tidak didasari motif yang bersentuhan dengan unsur Pidana.
Jika ada unsur Pidana dalam suatu kebijakan yang diambil, maka Ruki mengatakan pihaknya tetap akan memproses laporan tersebut.
"Sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk nerima sesuatu ya, pemberian atau janji," ucap Ruki.
Namun, Ruki mengatakan KPK tidak akan langsung memproses setiap indikasi korupsi yang dilaporkan. Pihaknya tentu membutuhkan BPK maupun BPKP untuk menguatkan indikasi tersebut.
"Maka yang kami lakukan adalah kami minta BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi. Setelah audit investigasi menemukan perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, baru kami maju dengan penyidikan, dengan demikian tidak terjadi hiruk-pikuk," tutur Ruki.
