Kamis, 2 Oktober 2025

Kabinet Jokowi JK

Politikus Golkar Nilai Positif Ancaman Jokowi Pecat Menteri BUMN

Politikus Golkar itu menyebut, subtansi pidato Presiden Jokowi jelas bahwa penyerapan anggaran dijadikan tolok ukur kinerja lembaga dan kementerian.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews/Dany Permana
Menteri BUMN, Rini Soemarno menjawab pertanyaan wartawan terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM), di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014). Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun menilai positif pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengancam akan memecat Menteri BUMN dan jajaran direksinya jika target penyerapan anggaran hingga akhir tahun sebesar 93 persen tidak tercapai.

"Apa yang disampaikan oleh presiden adalah upaya untuk membangun motivasi dan memacu kerja keras seluruh komponen bangsa khusus para kuasa pengguna Anggaran untuk segera melalukan lelang pekerjaan sehingga penyerapan Anggaran tercapai sesuai yang ditargetkan," kata Misbakhun ketika dikonfirmasi, Senin (10/8/2015).

Politikus Golkar itu menyebut, subtansi pidato Presiden Jokowi jelas bahwa penyerapan anggaran dijadikan tolok ukur kinerja lembaga dan kementerian.

"Sehingga apabila masih ada penyerapan anggarannya rendah dianggap kinerjanya juga rendah sehingga terhadap pejabat yang kinerjanya rendah maka harus dilakukan pergantian," tuturnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah bersifat normatif untuk membangkitkan semangat dan memotivasi kinerja para aparat di Kementrian dan lembaga agar penyerapan anggaran ini menjadi perhatian yang serius.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi mengancam akan memecat Menteri BUMN dan jajaran direksinya jika target penyerapan anggaran hingga akhir tahun sebesar 93 persen tidak tercapai. Untuk mencapai target itu, Jokowi mengaku akan mengawasi terus-menerus setiap program di lapangan.

"Kalau ada progres nggak baik bisa dua hal, yakni karena manajemen BUMN kurang baik, tidak cepat, masih bekerja pola lama atau memang menterinya nggak bisa kejar. Nah, yang salah yang mana?" kata Jokowi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2015).

"Kalau BUMN (salah), ya diganti direksinya. Kalau menterinya (salah), ya diganti menterinya. Saya sih simple mikirnya," ujar Jokowi disambut tepuk tangan para tamu undangan yang kebanyakan pelaku pasar itu.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved