Menteri dari Partai Politik Bekerja dengan Agenda Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ray Rangkuti menilai menteri-menteri dari partai politik kerap membawa agenda sendiri dan kelompok, yang mengakibatkan kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla anjlok.

Hal ini berbeda dengan menteri nonpartai politik atau profesional, yang bekerja atas dasar agenda Nawacita atau arahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hal tersebut dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti terkait pernyataan politisi PKB Daniel Johan yang menilai kinerja menteri dari kalangan profesional saat ini buruk.

Menurut Ray, kalau dilihat secara keseluruhan, kompetensi dan kualitas menteri Kabinet Kerja ini sama. Menteri dari parpol dan profesional memiliki kecakapan yang kompetensi yang sama.

Namun, yang membedakan mereka adalah agenda kerja yang dibawa dan diterapkan. Para menteri dari partai politik, kata dia, kerap membawa agenda sendiri dan partai serta kelompoknya.

“Para menteri dari partai politik bekerja dengan agenda sendiri-sendiri. Mereka tidak tunduk pada agenda kerja dan arahan Presiden atau pada Nawacita. Ini sangat berbahaya,” katanya.

Sementara menteri non-parpol atau dari kalangan profesional, kata pakar politik itu, bekerja atas dasar arahan, agenda dan program Nawacita Joko Widodo.

“Mereka bisa diarahkan oleh Jokowi dibandingkan menteri dari parpol,” katanya.

Ray Rangkuti juga menyoroti kinerja beberapa menteri parpol dari PKB seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang belakangan menyedot perhatian publik terkait pembekuan PSSI.

“Kita dukung pembekuan PSSI untuk perubahan mendasar, tetapi sampai kapan? Sekarang tidak jelas sampai kapan pembekuan itu. Berilah batas waktu yang jelas, jangan menggantungkan nasib orang. Apalagi akibat kebijakan Menpora ribuan orang menganggur,” katanya.

Demikian juga dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, nyaris tidak ada perubahan signifikan yang terjadi, kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI.

“Setelah itu apa kebijakan Menaker yang fenomenal? Tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq sepakat dengan Ray Rangkuti bahwa menteri dari parpol atau profesional itu sama saja sejauh dia bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini.

Aunur Rofiq berharap Presiden Joko Widodo memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa.

“Kinerja Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel misalnya, sudah bagus bisa mengendalikan gejolak harga selama ramadan dan memastikan ketersediaan pangan. Tetapi kalau daya beli masyarakat turun akibat nilai tukar rupiah anjlok, bagaimana bisa membeli pangan? Karenanya Kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung,” katanya.