Minta Pilkada Serentak Diundur Demi Keamanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aziz Syamsuddin mengusulkan agar pelaksanaan pilkada serentak (Pilser) ditunda tahun depan 2016.

Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, karena anggaran untuk Polri mengamankan pilkada serentak baru cair sebesar kurang lebih Rp 300 miliar dari Rp 1 triliun yang dibutuhkan.

“Sebaiknya pilkada diundur karena belum siap. Anggaran untuk pengamanan pilkada yang diperlukan Polri baru dialokasikan Rp 300 miliar sementara Polri membutuhkan Rp 1 triliun,” ujar Aziz dalam rapat gabungan Komisi II dan III, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (25/6/2015).

Namun pernyataan Aziz itu lansung dibantah oleh Politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal. Menurut Akbar tidak perlu adanya penundaan terhadap pelaksanaan Pilser, karena dari penyampaian lima mitra komisi II dan III, yakni KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendagri tidak ada pernyataan soal ketidaksiapan.

"Mendagri menyatakan siap, kedua Kapolri, pak Putut menjelaskan siap ada anggaran, pak kapolri menjelaskan menurunkan setengah dan menyatakan siap. Jaksa agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP-Golkar) saja, karena tidak ada partai lain yang ribut," kata Akbar.

Akbar mengatakan bahwa perkara kekurangan anggaran Polri itu adalah hal yang mudah karena jika ada kekurangan sebesar Rp700 miliar akan bisa dipenuhi oleh para pelaksana Pilkada.

"Kurang Rp700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," ucapnya.

Aziz pun langsung menjawab kembali pernyataan Akbar tersebut. Hal ini karena cara dan pemikiran Akbar yang menggampangkan masalah.

"Dalam pembahasan anggaran sudah selesai. Kalau dianggap gampang gimana caranya pengajuan anggaran (2015)?. Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar Undang-Undang (UU)," katanya.

Sementara mengenai tudingan Akbar bahwa penundaan pilkada hanya karena kepentingan Partai Golkar dan PPP yang saat ini sedang bermasalah kepengurusan ganda, Aziz pun menegaskan bahwa hal ini bukan persoalan Golkar dan PPP semata tapi ini menyangkut keamanan negara.

"Mengenai (tudingan) pak Akbar yang memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran, jadi ini bukan soal urusan partai, saya bisa saja menuntut anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara," katanya.