Anindo Nilai Wajar PDIP Minta Tambahan Kursi Kabinet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati, menilai wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta tambahan 5 kursi menteri dalam Kabinet Kerja.

Seperti diketahui, pada Senin (22/6/2015) lalu Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah mengharapkan Presiden Jokowi membuka peluang lebih kepada profesional di partainya untuk mengemban amanah sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Permintaan tersebut dimunculkan ketika Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja para menterinya dan terdapat rencana perombakan kabinet.
“Sebaiknya Presiden Jokowi memang harus mengakomodir permintaan PDIP tersebut. Terlebih jika dikaitkan dengan kesuksesan visi misi Trisakti dan program Nawa Cita. Sebab keberhasilan program tersebut adalah tanggungjawab presiden dan para partai pengusung,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Hal itu, sambung mantan anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI periode 1987-1992 ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 6, ayat 2 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Terlebih, sambung Edwin, pada saat ini kenyataannya visi misi Trisakti dan program Nawa Cita akan berat dilaksanakan akibat menteri-menteri Jokowi tidak menunjukkan performa yang baik.

“Jangankan mewujudkan program-program tersebut. Mempertahankan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat saja sudah sulit,” tegas Edwin.

Jadi, lanjut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 1999 ini, memang Jokowi-JK dan seluruh partai pendukung harus all out untuk mewujudkan cita-cita tersebut. “Karena kami menilai para menteri dari non parpol kinerjanya sebagian besar buruk,” tandas Edwin.

Menurutnya, menteri non parpol yang menunjukkan dan memahami visi misi Trisakti dan program Nawa Cita itu hanya beberapa orang saja. Diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, yang berasal dari unsur pakar. Kemudian Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa, yang merupakan Ketua Fatayat NU. Lalu Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dari unsur TNI. Terakhir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, yang merupakan pejabat karier di PNS.

“Di luar keempat nama tersebut, para menteri non parpol kinerjanya biasa-biasa saja, bahkan sangat buruk,” nilai Edwin.
Jadi, lanjutnya, sekarang yang terpenting adalah mewujudkan visi misi Trisakti dan program Nawa Cita. Karena ini menyangkut lebih dari 200 juta penduduk Indonesia. “Presiden Jokowi harus mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Edwin.

Untuk itu, Edwin berharap, hendaknya PDIP juga harus mempersiapkan kader-kader atau profesional yang akan direkrut dan diajukan guna mengisi kabinet di pemerintahan Jokowi-JK.

“Saya juga mengingatkan, Presiden Jokowi untuk waspada jika ada nama untuk dicalonkan sebagai menteri diluar KIH. Jika memang ada, Jokowi harus benar-benar memba’iat mereka agar tidak menjadi duri dalam daging. Bahkan berkhianat di tengah jalan. Jokowi harus waspada dan harus mengutamakan kepentingan rakyat,” pungkas Edwin.